KONI Kaltim Perjuangkan 64 Cabor Tetap Dipertandingkan di Porprov 2026, Isu Penghapusan 14 Cabor Belum Final

Ketua Harian KONI Kalimantan Timur Nidya Listiyono. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026. Di tengah beredarnya isu bahwa sebanyak 14 cabang olahraga berpotensi tidak masuk dalam daftar pertandingan, KONI menegaskan masih terus mengupayakan agar seluruh 64 cabang olahraga dapat dipertandingkan.

Ketua Harian KONI Kalimantan Timur Nidya Listiyono mengatakan, pembahasan mengenai jumlah cabang olahraga kini telah memasuki tahap akhir. Sejumlah komunikasi intensif terus dilakukan bersama Panitia Besar (PB) Porprov sebagai penyelenggara untuk mencari formulasi terbaik yang tetap mengakomodasi kepentingan pembinaan olahraga di daerah.

“Hari ini kita menuju finalisasi terkait jumlah cabang olahraga. Kami juga sudah berkomunikasi dengan PB Porprov, tinggal memperkuat komunikasi itu lagi. Target kami, awal Agustus nanti sudah ada keputusan final,” katanya.

Pria yang akrab disapa Tiyo itu menegaskan, sejak awal KONI Kaltim memiliki komitmen agar seluruh cabang olahraga yang berada di bawah naungan organisasi olahraga tetap mendapatkan kesempatan tampil pada pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“KONI Kalimantan Timur berharap semua cabang olahraga bisa dipertandingkan. Itu yang menjadi harapan dan perjuangan kami,” ujarnya.

Belakangan, beredar informasi bahwa sekitar 14 cabang olahraga diusulkan tidak dipertandingkan pada Porprov mendatang. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pengurus cabang olahraga karena beberapa di antaranya merupakan cabang yang selama ini menjadi penyumbang prestasi bagi Kalimantan Timur di tingkat nasional.

Menanggapi hal itu, Tiyo menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan resmi. Seluruh masukan masih dibahas bersama PB Porprov dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi penyelenggaraan, kesiapan anggaran, hingga ketersediaan sarana pertandingan.

“Kami sedang mempelajari dan merasionalisasi seluruh usulan itu. Tentu kami menghormati PB Porprov sebagai tuan rumah penyelenggara. Semua akan diselesaikan melalui komunikasi yang baik,” ucapnya.

Menurut Tiyo, apabila terdapat kendala terkait venue di daerah penyelenggara, bukan berarti cabang olahraga harus dihapus dari daftar pertandingan. KONI Kaltim menilai masih terdapat sejumlah daerah penyangga di Kalimantan Timur yang memiliki fasilitas memadai untuk menggelar pertandingan.

“Kalau memang venue di daerah tuan rumah tidak tersedia, masih ada daerah penyangga yang bisa dimanfaatkan. Jadi itu juga menjadi salah satu solusi yang sedang kami bahas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tiyo mengungkapkan komunikasi terakhir dengan PB Porprov dilakukan melalui rapat virtual yang juga diikuti Ketua Umum KONI Kaltim. Dari hasil pembahasan tersebut, kedua belah pihak memiliki semangat yang sama untuk mencari jalan tengah agar sebanyak mungkin cabang olahraga tetap dapat dipertandingkan.

“Kami berharap tetap 64 cabang olahraga. Kalaupun nanti ada rasionalisasi, mungkin hanya pada nomor-nomor pertandingan yang jumlahnya terlalu banyak atau perlu disesuaikan dengan regulasi. Jadi bukan berarti cabangnya dihilangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, beberapa cabang olahraga yang sempat disebut masuk dalam daftar usulan pengurangan justru merupakan cabang yang dipertandingkan pada ajang bergengsi seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, hingga Olimpiade. Karena itu, menurutnya, keputusan terkait cabang olahraga harus mempertimbangkan aspek pembinaan atlet jangka panjang.

“Ada juga cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, SEA Games, bahkan Olimpiade. Karena itu kami terus berkomunikasi dengan PB Porprov. Insya Allah selalu ada jalan,” tambahnya.

Meski demikian, Tiyo enggan berspekulasi mengenai alasan munculnya usulan pengurangan sejumlah cabang olahraga. Menurutnya, pertimbangan tersebut merupakan kewenangan PB Porprov sebagai penyelenggara.

“Mungkin ada pertimbangan dari sisi anggaran atau kesiapan venue. Namun itu masih sebatas usulan. Tugas kami adalah membangun komunikasi agar semua kepentingan bisa dipertemukan dan Porprov tetap berjalan dengan baik,” tutupnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version