Jakarta, Kaltimetam.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien, kementerian dan lembaga di Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi secara internal. Salah satu inisiatif penting yang muncul dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah pembentukan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).
Program ini mendapat pujian dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.
“Saya sangat mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah mempelopori konsep WTAB ini. Inisiatif seperti ini sangat penting untuk mencapai tujuan nasional kita, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan bebas korupsi,” ujar Hadi Tjahjanto saat menghadiri acara Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB di Jakarta pada Selasa (20/08/2024) lalu.
Menko Polhukam menilai bahwa WTAB dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam sistem birokrasi, seperti adanya sektor-sektor yang bekerja secara terpisah, proses administrasi yang kompleks, peraturan yang tumpang tindih, serta kurangnya transparansi.
“WTAB berperan penting dalam menghapus peluang terjadinya tindakan yang merugikan, seperti pungutan liar dan penyalahgunaan kekuasaan,” jelas Hadi.
Pembentukan WTAB ini merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam membangun Zona Integritas yang berkelanjutan dan komprehensif.
Lebih lanjut, Menko Polhukam menegaskan bahwa upaya ini adalah wujud nyata dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
Ia juga menyatakan bahwa inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia.
Terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan Zona Integritas.
“Kualitas SDM menjadi penentu utama dalam kemajuan atau kemunduran suatu organisasi,” kata AHY.
Ia juga menekankan bahwa keseimbangan antara kapasitas dan integritas SDM sangat penting.
“Pembangunan bisa terus berjalan, tapi jika tanpa integritas, kapasitas yang tinggi bisa membawa risiko. Sebaliknya, integritas tanpa kapasitas yang memadai juga tidak akan membawa kemajuan,” singkatnya.
Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; serta berbagai pejabat tinggi dan kepala kantor wilayah BPN dari seluruh Indonesia. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
