Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut kehadiran bantuan biaya pendidikan gratis atau GratisPol itu terbukti meringankan beban keluarga, terutama pada kelompok rentan.
“Ya, masyarakat saya kira untuk 2026 kita songsong mudah-mudahan dengan program Gubernur Gratis Pol terkait pendidikan ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Fuad menegaskan bahwa keresahan warga muncul seiring proyeksi pengetatan fiskal daerah tahun depan. Penyesuaian transfer pusat dan peningkatan beban belanja daerah menimbulkan kekhawatiran apakah skema pendidikan gratis akan mengalami reduksi manfaat.
Menurutnya, meski kondisi fiskal daerah bergerak dinamis, sektor pendidikan tetap menjadi ruang yang tidak boleh terdampak kebijakan pengurangan prioritas. Ia menyebut DPRD dan Pemprov Kaltim sepakat bahwa bantuan pendidikan harus tetap menjadi bagian dari jaring pengaman sosial.
Kondisi ekonomi yang belum stabil, kenaikan kebutuhan sekolah, dan masih tingginya biaya pendidikan non-akademik membuat masyarakat bergantung pada keberlanjutan program ini. Karena itu, Fuad menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan akan dipertegas, baik di tingkat OPD maupun satuan pendidikan penerima manfaat.
“Tentu kami di DPRD melihat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini, khususnya bantuan pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai efisiensi belanja pemerintah daerah mutlak dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga. Optimalisasi PAD, pembatasan belanja seremoni, dan penertiban program yang tidak memberikan dampak langsung akan menjadi pintu penyelamatan anggaran sekaligus menjaga GratisPol tetap berjalan.
Terakhir, Fuad menutup keterangannya dengan pesan kolaborasi.
“Kita berharap dengan peningkatan PAD tentu harus juga ada peningkatan kinerja agar semuanya bisa terserap dengan baik,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
