Samarinda, Kaltimetam.id – Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar pada 21 April 2026, kewaspadaan aparat di Kalimantan Timur mulai ditingkatkan.
Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan mereka dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, khususnya dalam menjaga aset milik pemerintah daerah yang diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim itu diprediksi akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Kaltim.
Dua titik utama yang menjadi sasaran aksi yakni Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Bahkan, jumlah massa yang akan turun disebut telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan masih berpotensi bertambah menjelang hari pelaksanaan.
Kepala Satpol PP Kaltim, H. Munawwar, menegaskan bahwa pihaknya memandang aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang sah dalam sistem demokrasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa potensi gangguan ketertiban tetap harus diantisipasi sejak dini.
“Kalau berkaitan dengan tanggal 21 itu, ya itu aspirasi yang harus kita akomodir. Tapi yang perlu diantisipasi adalah di luar aspirasi, artinya bisa terjadi sesuatu yang anarkis,” ujar Munawwar, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam skema pengamanan, Satpol PP memiliki peran utama dalam menjaga aset daerah, sementara penanganan massa berada dalam kewenangan aparat kepolisian.
Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk memastikan situasi tetap terkendali.
“Kalau di DPRD Kaltim misalnya, kami tetap harus ikut di sana untuk menjaga aset. Di luar itu, yang mengendalikan massa adalah pihak kepolisian,” jelasnya.
Munawwar menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan yang berpotensi didatangi massa.
Selain DPRD dan kantor gubernur, pengamanan juga disesuaikan dengan dinamika pergerakan massa yang bisa berkembang di lapangan.
Langkah penebalan personel pun dilakukan secara selektif di titik-titik strategis. Namun, ia tidak menampik bahwa keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri, sehingga sinergi dengan aparat lain mutlak diperlukan.
“Karena aset ini banyak, tentu kami bagi. Tapi yang lebih kami tebalkan adalah yang memang nanti menjadi titik utama. Dan ini juga tidak sendiri, ada kepolisian yang melakukan penebalan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi efek domino dari aksi massa, terutama jika terjadi gesekan di lapangan.
Dinamika emosi massa, menurutnya, seringkali menjadi faktor yang sulit diprediksi dan berpotensi memicu situasi di luar kendali.
“Namanya massa ini bisa saja emosional. Dari situ gesekan bisa terjadi. Itu yang kita tidak inginkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Munawwar berharap, seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog agar aksi yang berlangsung tetap dalam koridor damai.
Pemerintah, menurutnya, juga perlu hadir untuk merespons tuntutan massa agar tidak terjadi eskalasi.
“Paling tidak pemerintah bisa menemui massa dan menjawab apa yang menjadi permasalahannya. Supaya aspirasi itu ada solusinya,” pungkas Munawwar. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
