Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok daerah terus menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu aspirasi yang kini tengah diperjuangkan adalah percepatan perbaikan Jalan Poros Belayan, yang selama ini menjadi akses utama penghubung antara Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kukar, dengan berbagai desa di pedalaman.
Sejumlah anggota DPRD Kaltim asal Dapil Kukar menilai, kondisi jalan poros yang menghubungkan Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, hingga ke Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, saat ini sudah masuk kategori rusak berat. Lubang menganga, permukaan jalan yang bergelombang, dan seringkali tergenang air di musim penghujan, menyebabkan perjalanan warga menjadi sangat terganggu.
Padahal, jalan ini bukan hanya jalur vital bagi warga Kukar, melainkan juga digunakan oleh masyarakat dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yang kerap memilih melintas melalui jalur Poros Belayan karena jarak tempuh ke Tenggarong maupun ke ibu kota provinsi, Samarinda, jauh lebih singkat dibandingkan rute lain.
“Jalur Poros Belayan ini sangat penting. Ia menjadi urat nadi penghubung dari Kota Bangun ke pedalaman Kukar, meliputi puluhan desa di tiga kecamatan, yakni Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Bahkan masyarakat dari Kutai Barat juga banyak memanfaatkan jalur ini. Jadi wajar jika kami terus memperjuangkan agar perbaikannya segera dilakukan,” ujar Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.
Politisi muda Partai Golkar ini menambahkan, masyarakat di wilayah pedalaman Kukar sudah terlalu lama menanggung beban akibat buruknya kondisi jalan tersebut. Di musim penghujan, warga sering terisolasi, harga kebutuhan pokok pun melambung tinggi karena kendaraan distribusi tidak bisa melintas.
“Setiap banjir besar melanda, jalur ini hampir tidak bisa dilewati. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak tajam di pedalaman. Ini sangat memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan jalan poros ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi soal pemerataan keadilan bagi seluruh warga Kukar,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, perbaikan jalan ini sebenarnya sempat masuk dalam rencana anggaran Pemprov Kaltim. Namun, belakangan alokasi anggaran tersebut terpaksa dihapus karena terkena rasionalisasi anggaran di tingkat provinsi.
“Sempat ada anggarannya, namun terkena rasionalisasi, sehingga dihapus dari draf APBD Kaltim. Saat ini yang tersedia hanya anggaran sebesar Rp20 miliar dari APBD murni Pemkab Kukar. Namun, tentu saja anggaran ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan riil untuk membangun jalan tersebut,” jelasnya.
Salehuddin juga menyoroti tantangan teknis dalam membangun jalan di sepanjang Poros Belayan. Kondisi geografis wilayah ini yang berupa rawa-rawa dan berada di sepanjang tepian Sungai Belayan, memerlukan metode konstruksi yang tidak biasa.
“Pembangunan jalan di kawasan ini memerlukan teknologi khusus. Idealnya menggunakan konstruksi pile slab atau jembatan layang di atas rawa-rawa. Memang biayanya mahal, tapi dengan metode itu, jalan akan jauh lebih kuat dan tahan lama. Kalau hanya tambal sulam, tahun depan rusak lagi,” urainya.
Ia berharap, ke depan ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan jalan strategis ini. Salehuddin juga mendorong agar pemerintah pusat turut memberi perhatian, mengingat peran strategis jalan ini sebagai penghubung antarwilayah di Kaltim.
“Jalan Poros Belayan adalah jalur penghubung antar kabupaten, bahkan antarprovinsi, karena juga dipakai warga dari Kubar. Semestinya ini bisa masuk dalam prioritas pembangunan jalan strategis nasional atau setidaknya prioritas provinsi. Kami di DPRD akan terus mengawal ini,” katanya.
Selain itu, Salehuddin juga mengajak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan, untuk melihat persoalan ini bukan hanya dari sudut pandang anggaran semata, melainkan dari aspek kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat pedalaman Kukar juga berhak menikmati pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur yang layak adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi desa. Dengan akses jalan yang bagus, arus barang dan orang akan lancar, potensi ekonomi lokal bisa berkembang, dan kesenjangan wilayah bisa diperkecil,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, perjuangan memperbaiki Jalan Poros Belayan diharapkan tidak berhenti di wacana. Legislator DPRD Kaltim berjanji akan terus mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan jalan ini, agar dalam waktu dekat masyarakat di pedalaman Kukar benar-benar bisa menikmati akses jalan yang layak dan aman. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
