Samarinda, Kaltimetam.id – Gelombang aksi unjuk rasa yang digelar di dua titik utama di Kota Samarinda, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Selasa (21/4/2026), berlangsung hingga sore hari. Namun, hingga pukul 17.30 WITA, massa aksi belum juga ditemui langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Kondisi serupa sebelumnya juga terjadi di DPRD Kaltim, di mana Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud tidak terlihat hadir di tengah massa. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan peserta aksi yang berharap adanya dialog langsung dengan para pemangku kebijakan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum masih bertahan di depan pagar utama Kantor Gubernur. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi, mengangkat berbagai isu mulai dari kebijakan daerah, kesejahteraan masyarakat, hingga transparansi anggaran.
Meski berlangsung cukup lama, situasi aksi tetap terpantau kondusif. Aparat keamanan dari kepolisian berjaga ketat di garis depan, membentuk barikade yang memisahkan massa dengan area dalam kantor gubernur. Di sisi lain, personel Dalmas dan Brimob Polda Kaltim tampak bersiaga di dalam kompleks, lengkap dengan perlengkapan pengendalian massa.
Sementara itu, pasukan TNI ditempatkan di lapisan belakang sebagai bagian dari langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas keamanan. Kehadiran aparat gabungan ini menjadi bagian dari skema pengamanan terpadu yang telah disiapkan sejak awal aksi.
Ketiadaan sosok gubernur di tengah massa menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Sejumlah peserta mengaku kecewa karena aspirasi yang mereka suarakan belum mendapat tanggapan langsung dari pimpinan daerah.
Salah satu suara yang mencuat datang dari perwakilan kelompok penyandang disabilitas, Veronica. Dalam orasinya, ia menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dengan nilai miliaran rupiah.
“Kalau memang sudah dibeli, apakah bisa begitu saja dibatalkan? Jangan sampai masyarakat hanya diberi janji. Kami tidak ingin dibohongi dengan narasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Veronica menegaskan kehadirannya bukan sekadar simbol, melainkan membawa aspirasi kelompok difabel yang selama ini jarang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi.
“Saya berdiri di sini membawa suara teman-teman difabel. Ini mungkin pertama kalinya kami turun langsung. Artinya ada sesuatu yang serius sedang terjadi di daerah ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, yang dinilai belum terpenuhi secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat tidak diperhatikan, seharusnya ada tanggung jawab dari pemimpin. Jangan hanya menyampaikan janji tanpa realisasi nyata,” lanjutnya.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk dari kelompok yang selama ini kerap berada di pinggiran, seperti penyandang disabilitas.
Hingga sore hari, massa masih bertahan dengan harapan dapat bertemu langsung dengan gubernur atau perwakilan pemerintah yang dapat memberikan penjelasan atas berbagai tuntutan yang disampaikan. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
