Samarinda, Kaltimetam.id – Penurunan tingkat hunian hotel di sejumlah kota di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini menarik perhatian publik dan pelaku industri pariwisata. Namun di balik tren ini, terdapat faktor kebijakan strategis yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah di tengah penurunan kemampuan fiskal. Menurutnya, APBD Provinsi Kaltim untuk tahun 2025 mengalami koreksi cukup besar. Dari sekitar Rp21 triliun di tahun sebelumnya, anggaran tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp18 triliun. Penurunan hampir Rp4 triliun tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan penghematan di berbagai sektor, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor.
“Jadi kenapa ada penurunan hunian hotel? Salah satunya karena kita memang sedang melakukan efisiensi anggaran. Ini langkah yang harus kita ambil secara bertanggung jawab, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini,” ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan salah satu pos pengeluaran yang selama ini cukup besar adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di hotel-hotel berbintang, seperti pelatihan, rapat koordinasi, seminar, hingga workshop. Namun kini, pemerintah provinsi memilih untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas milik sendiri.
“Efisiensi kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Kegiatan yang sebelumnya biasa digelar di hotel, sekarang diarahkan ke fasilitas internal seperti Odah Lamin dan Odah Etam yang dimiliki oleh Pemprov. Ini jauh lebih hemat dan sesuai arahan efisiensi nasional,” jelasnya.
Efisiensi ini juga diberlakukan di lingkup legislatif. Hasanuddin mengungkapkan bahwa kunjungan kerja DPRD kini dikendalikan lebih ketat. Jumlah staf yang ikut perjalanan dinas dikurangi, dan sebagian besar kegiatan luar daerah dialihkan ke program di dalam provinsi.
“Jumlah personel dalam kunjungan kerja kita kurangi. Selain itu, kunjungan ke luar daerah pun banyak yang dialihkan untuk memperkuat pemahaman dan pengawasan di wilayah provinsi sendiri. Ini adalah bagian dari upaya kita menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tambahnya.
Lebih jauh, Hasanuddin menyoroti bahwa penyesuaian ini juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang masih belum stabil. Kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh Amerika Serikat, konflik berkepanjangan di Ukraina, serta pembatasan ekspor pangan oleh sejumlah negara telah memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian nasional dan daerah.
“Ekonomi dunia saat ini tidak stabil. Faktor-faktor global seperti kebijakan The Fed, perang di Ukraina, dan pembatasan ekspor pangan berdampak langsung ke dalam negeri. Ini memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat, termasuk dalam sektor perjalanan dan perhotelan,” urainya.
Namun demikian, Hasanuddin meyakini bahwa kondisi ini bersifat sementara. Ia optimistis bahwa sektor perhotelan di Kaltim dapat kembali bangkit seiring dengan perbaikan kondisi fiskal dan stabilisasi ekonomi global.
“Ini kondisi sementara. Kami di DPRD bersama Pemprov berkomitmen untuk tetap menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemulihan sektor-sektor yang terdampak, termasuk pariwisata dan perhotelan,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, meski efisiensi anggaran penting dilakukan, pemotongan belanja kegiatan tidak seharusnya dilakukan secara ekstrem. Hasanuddin berharap ada keseimbangan agar sektor ekonomi yang bergantung pada belanja pemerintah tetap mendapatkan ruang untuk bertumbuh.
“Kalau bisa, jangan dipotong 100 persen. Cukup 50 persen saja agar kegiatan tetap berjalan, sektor perhotelan tetap bisa bergerak, dan perekonomian daerah tidak terlalu terpukul,” ujarnya.
Selain itu, fluktuasi harga komoditas andalan Kaltim seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) juga menjadi perhatian utama. Hasanuddin menegaskan bahwa volatilitas harga dua komoditas ini telah menjadi bahan diskusi dalam forum perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) dan menjadi dasar pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi dan pengelolaan fiskal yang lebih baik.
“Fluktuasi harga batu bara dan CPO adalah faktor lain yang mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Ini menjadi perhatian kita semua, baik di DPRD maupun di Pemprov. Oleh sebab itu, efisiensi yang kita lakukan adalah upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hasanuddin kembali menekankan pentingnya kolaborasi dan pengelolaan keuangan yang bijak agar Kaltim dapat melewati masa penyesuaian ini dengan baik.
“Semua ini masih berjalan dan kami berharap dampaknya hanya sementara. Dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan kerja sama lintas sektor, kita optimis perekonomian Kaltim tetap tumbuh dan sektor perhotelan bisa kembali pulih. Yang jelas, tahun ini kita hadapi tantangan APBD yang turun sekitar Rp4 triliun, dan itu harus kita kelola dengan sebaik mungkin,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
