Samarinda, Kaltimetam.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi, membantah klaim bahwa aset di Kampus A SMAN 10 merupakan hibah dari pemerintah kepada Yayasan Melati. Menurutnya, seluruh pembangunan di lokasi tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim untuk pengembangan SMAN 10.
“Saya tahu persis karena sejak 2004 saya sudah di Badan Anggaran. Tidak pernah ada pembicaraan soal hibah ke Yayasan Melati. Yang ada adalah dukungan dana untuk pengembangan SMAN 10,” jelas Darlis.
Ia menegaskan bahwa dokumen penganggaran dari tahun ke tahun dapat ditelusuri, dan menunjukkan secara jelas bahwa dana tersebut untuk pembangunan sekolah negeri, bukan swasta.
Namun ia tidak menutup kemungkinan bahwa ada fasilitas di lokasi tersebut yang dibangun lewat kontribusi pihak ketiga yang digalang oleh Yayasan Melati. Menurutnya, hal ini sah-sah saja, dan bisa diidentifikasi secara terbuka.
“Mana yang dibangun dari APBD, itu milik pemerintah. Mana yang disumbang relasi Yayasan, ya bisa jadi milik yayasan. Tapi harus jelas dan terbuka,” katanya.
DPRD Kaltim bahkan siap memfasilitasi pemisahan aset ini jika dibutuhkan. Bagi Darlis, penting sekali bagi kedua pihak untuk bersikap jujur dalam menyampaikan sumber pendanaan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Ia juga menyampaikan bahwa semangat pembangunan kampus tersebut sejak awal adalah untuk mendukung SMAN 10 sebagai sekolah unggulan di Kaltim. Maka akan sangat disayangkan jika polemik kepemilikan aset menghambat proses pendidikan.
“Kalau semua pihak mau terbuka, semua ini bisa diselesaikan. Jangan digeser ke isu yang tidak substansial,” ujarnya.
Menurut Darlis, justru pemerintah sudah sangat mengalah, karena sejak 2017 putusan pertama MA soal kepemilikan aset sudah keluar. Namun baru dieksekusi pada 2025, demi menjaga kondusifitas. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
