Samarinda, Kaltimetam.id – Gagasan pengembangan sekolah unggulan dan penerapan pilot project pendidikan kembali mencuat di Kalimantan Timur. Namun, wacana tersebut tidak sepenuhnya disambut baik.
Sejumlah pihak menilai pendekatan ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan dalam sistem pendidikan di daerah, terutama jika kebijakan hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu dan mengabaikan sekolah reguler lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyampaikan pandangan bahwa konsep sekolah unggulan sejatinya bersifat relatif dan tidak selalu menjadi jawaban utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam.
“Sebenarnya, kita tidak perlu membuat pilot project pendidikan, meskipun ada sekolah yang memiliki ciri khas tertentu. Istilah unggulan dan tidak unggulan itu sangat relatif. Banyak pihak berpendapat bahwa konsep ini tidak terlalu mendesak,” ujarnya.
Menurutnya, pemikiran dalam dunia pendidikan terus berkembang. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan yang terlalu fokus pada sekolah unggulan justru kurang bijak. Pemerintah, kata dia, seharusnya memberikan perhatian yang merata terhadap seluruh satuan pendidikan, bukan hanya segelintir sekolah yang dianggap ‘istimewa’.
“Kami khawatir perhatian dan kebijakan pemerintah nantinya hanya tertuju pada sekolah-sekolah unggulan yang menjadi proyek percontohan. Ini berisiko menimbulkan ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi eksklusivitas yang muncul akibat wacana ini. Sekolah unggulan, meskipun bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, kerap kali menciptakan jarak dengan sekolah lain yang tidak mendapat perhatian atau dukungan serupa dari pemerintah.
“Sekolah reguler justru bisa tertinggal jika pemerintah hanya menyuntikkan program dan anggaran ke sekolah-sekolah tertentu. Padahal, pendidikan yang adil dan merata adalah fondasi utama dalam pembangunan SDM yang berkualitas,” imbuhnya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, Agusriansyah menyatakan komitmennya untuk terus memberikan masukan terhadap arah kebijakan pendidikan di Kaltim. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi lebih percaya pada kekuatan dan potensi lokal, termasuk lembaga pendidikan tinggi serta para akademisi yang lahir dan tumbuh di daerah sendiri.
“Mudah-mudahan Pemprov Kaltim ke depan bisa lebih percaya diri. Universitas-universitas di Kaltim, para dosen, doktor, dan tenaga ahli yang berasal dari sini tidak kalah kualitasnya dengan daerah lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kemandirian dalam membangun sistem pendidikan berbasis kekuatan lokal harus menjadi prioritas. Ketergantungan pada model atau konsep dari luar tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
“Kita harus yakin bahwa Benua Etam mampu mencetak generasi unggul dengan caranya sendiri. Kemandirian adalah kunci utama,” tuturnya.
Agusriansyah pun berharap agar arah kebijakan pendidikan Kaltim tidak lagi bertumpu pada proyek-proyek eksklusif, melainkan menyasar penguatan menyeluruh terhadap semua jenjang dan tipe pendidikan. Hal ini mencakup sekolah negeri, swasta, kejuruan, hingga pendidikan berbasis kearifan lokal.
“Kalau semua sekolah diperkuat secara adil, bukan hanya beberapa sekolah unggulan, maka pemerataan kualitas pendidikan akan lebih terasa. SDM kita akan tumbuh lebih seimbang dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
