Samarinda, Kaltimetam.id – Dugaan kasus asusila yang menimpa sejumlah anak di bawah umur di Samarinda menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kasus ini mencuat setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur menerima laporan dari seorang warga terkait anak asuhnya yang diduga menjadi korban tindakan tidak senonoh.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan. Dari hasil pendalaman awal, ditemukan fakta yang cukup memprihatinkan, di mana salah satu korban diduga dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri setelah sebelumnya diberi minuman keras.
“Dari informasi awal yang kami terima, korban sempat diberikan minuman keras sebelum mengalami tindakan tidak senonoh. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan satu korban. Berdasarkan keterangan sementara, terdapat beberapa anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) diduga mengalami kejadian serupa. Bahkan, para terduga pelaku juga diketahui masih berstatus pelajar dengan rentang usia yang sama.
“Yang membuat kami prihatin, korban bukan hanya satu. Ada beberapa anak seusia SMP yang disebut mengalami hal yang sama, dan pelakunya juga masih di usia yang sama,” jelasnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, TRC PPA langsung melakukan pendampingan dengan menemui korban, keluarga, serta saksi untuk menggali kronologi secara lebih komprehensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban.
Selain itu, koordinasi lintas instansi juga dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
Rina menegaskan bahwa dalam menangani kasus ini, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sejumlah informasi yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan kejadian yang berlangsung di lingkungan sekolah, masih dalam tahap verifikasi.
“Kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Semua informasi masih kami dalami dan akan kami pastikan kebenarannya,” tegasnya.
Di sisi lain, mencuat pula informasi adanya siswa yang diduga hamil namun tetap mengikuti ujian. Menanggapi hal tersebut, Rina menyebut bahwa kebijakan tersebut berada di ranah pihak sekolah dan dinas pendidikan, dengan mempertimbangkan hak anak untuk tetap mendapatkan akses pendidikan.
“Yang terpenting adalah hak anak tetap terpenuhi. Namun tentu harus dilihat juga konteks kasusnya, apakah ada unsur kekerasan atau tidak,” tutupnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas DP3A Provinsi Kalimantan Timur, Anik Nurul Aini, memastikan pihaknya telah menerima laporan dan segera memberikan pendampingan kepada korban.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan kondisi psikologis korban agar tetap kuat menghadapi situasi yang terjadi.
“Pendampingan kami lakukan untuk memberikan penguatan mental kepada korban. Mereka harus tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh stigma negatif dari lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Menurutnya, pemahaman yang benar terkait pergaulan remaja menjadi kunci dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak.
“Ini menjadi pembelajaran bersama. Kami akan mendorong kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada pelajar,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
