Samarinda, Kaltimetam.id – Kekhawatiran masyarakat terhadap efisiensi anggaran pemerintah, khususnya pada sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, terus mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, memastikan bahwa langkah efisiensi yang sedang dilakukan tidak akan menyentuh layanan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Menurutnya, isu pemangkasan anggaran yang belakangan ramai diperbincangkan tidak sepenuhnya tepat jika dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah pusat, kata dia, telah menegaskan bahwa dua sektor tersebut tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pengurangan anggaran.
“Pemerintah sudah menyatakan secara jelas bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Ini perlu ditegaskan agar masyarakat tidak termakan informasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fuad menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan rutin dan administratif yang dinilai memiliki dampak minim terhadap masyarakat secara langsung. Kegiatan seperti seminar yang bersifat seremonial, forum group discussion (FGD) yang berulang, serta anggaran perjalanan dinas menjadi target utama dari upaya penghematan tersebut.
“Banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan karena manfaatnya tidak signifikan. Misalnya, seminar yang hanya bersifat formalitas, FGD yang dilakukan berulang-ulang tanpa hasil konkret, hingga perjalanan dinas yang terlalu sering dilakukan,” jelasnya.
DPRD Kaltim sendiri, lanjut Fuad, telah mengambil langkah konkret dalam mendukung efisiensi anggaran. Beberapa pos perjalanan dinas yang dinilai tidak terlalu mendesak telah dipangkas, dan hasilnya cukup signifikan dalam menghemat belanja daerah.
“Kami telah mengurangi beberapa item perjalanan dinas yang selama ini menyedot anggaran cukup besar. Penghematan dari langkah ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” ungkapnya.
Fuad menegaskan bahwa langkah efisiensi ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di eksekutif tetapi juga di legislatif, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang sebelumnya mengingatkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunjukkan pola belanja yang boros dan perlu penataan ulang.
“Semua lini pemerintahan, termasuk DPRD, turut melakukan penyesuaian. Tapi yang perlu digarisbawahi, efisiensi ini tidak menyasar anggaran layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, melainkan lebih kepada kegiatan administratif yang bukan prioritas,” ucapnya.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal, Fuad berharap langkah efisiensi ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap kegiatan dan program kerja. Ia mendorong agar anggaran lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus kita harus tetap pada sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
