Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi agar segera merealisasikan pemberian insentif bagi para pengawas madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Desakan tersebut lahir setelah adanya pembahasan internal yang menyoroti disparitas perlakuan antara pengawas pendidikan Kemenag dan pengawas sekolah umum yang berada di bawah Dinas Pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan adanya ketimpangan insentif yang membuat pengawas madrasah tidak mendapatkan dukungan anggaran daerah, padahal mereka mengemban tugas yang sama pentingnya dalam memastikan mutu pendidikan.
“Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan sudah mendapatkan insentif secara rutin, sementara pengawas madrasah hingga kini belum tersentuh alokasi anggaran. Padahal beban kerja dan tanggung jawab mereka setara,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki dasar hukum yang memungkinkan pemberian insentif tersebut. Ia mencontohkan, selama ini guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru madrasah telah menerima dukungan insentif dari APBD provinsi.
“Jika guru madrasah dan guru PAI sudah diberikan insentif, maka seharusnya hal yang sama juga bisa diterapkan untuk pengawas madrasah. Mereka juga bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan berbasis keagamaan di daerah,” tambahnya.
Darlis menilai kebijakan pemberian insentif bukan hanya soal administrasi anggaran, melainkan juga terkait aspek keadilan bagi ASN yang bekerja di sektor pendidikan. Menurutnya, seluruh pengawas, baik di bawah Disdikbud maupun Kemenag, merupakan tenaga profesional yang memerlukan dukungan agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Komisi IV menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembahasan anggaran daerah agar program tersebut dapat diakomodasi dalam skema APBD mendatang. DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan tenaga pengawas pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kami meminta Gubernur mengambil sikap tegas agar persoalan ini tidak berlarut. Ini bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi tentang apresiasi negara terhadap mereka yang bekerja memastikan kualitas pendidikan di madrasah tetap terjaga,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
