DPRD Kaltim Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Kekerasan Anak di Sekolah

Samarinda, Kaltimetam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur angkat suara terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Peristiwa ini sangat miris dan menyedihkan. Ketika kita sedang mempersiapkan generasi emas, kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pendidikan tidak boleh terjadi,” tegas Agusriansyah.

Ia meminta agar pemerintah daerah maupun pusat mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing. Jika kejadian terjadi di sekolah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kaltim, maka tindakan administratif dan hukum harus segera dilakukan. Namun jika lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Agama atau kementerian lain, maka kementerian wajib turun tangan langsung.

“Tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab. Setiap institusi harus hadir memastikan perlindungan anak berjalan. Kasus seperti ini harus dimitigasi segera,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman dari kasus kekerasan bukan hanya dirasakan individu korban, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, yakni masa depan daerah dan bangsa. Anak yang mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, atau enggan kembali ke sekolah berpotensi kehilangan kesempatan berkontribusi terhadap pembangunan ke depan.

Ia juga menyinggung kelemahan sistem pelaporan dan pendampingan korban. Dalam banyak kasus, korban kerap tidak berani berbicara karena takut intimidasi atau tidak yakin laporan mereka ditindaklanjuti.

“Kita harus memperkuat sistem pelaporan yang ramah anak dan memastikan setiap korban mendapat pendampingan psikologis dan hukum. Tidak boleh ada kasus yang berhenti sebelum tuntas,” ujar politisi tersebut.

Agusriansyah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, termasuk melibatkan pemerintah, aparat kepolisian, lembaga pendidikan, tenaga psikologi, hingga peran masyarakat.

“Kalau persoalan ini tidak dikendalikan, bonus demografi hanya akan menjadi beban negara, bukan peluang. Kita ingin SDM unggul, bukan generasi yang tumbuh dalam ketakutan,” lanjutnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan keras bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kurikulum atau infrastruktur, tetapi dari jaminan keamanan siswa.

“Jika kita ingin masa depan bangsa lebih baik, maka pastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang melindungi mereka, bukan yang menyakiti,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version