Samarinda, Kaltimetam.id – Dalam upaya mencari solusi jangka panjang terkait persoalan pupuk subsidi, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa dilibatkan dalam sistem distribusi pupuk subsidi.
Menurutnya, BUMDes memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi riil petani di wilayahnya. Dengan pelibatan BUMDes, proses pendataan petani penerima subsidi dan alokasi kebutuhan pupuk dinilai akan lebih akurat dan transparan.
“Jika BUMDes yang mengelola distribusi, maka akses distribusinya akan lebih dekat dengan petani dan lebih mudah dikontrol. Selain membantu petani, ini juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi desa,” kata Guntur.
Ia menyebut bahwa Komisi II DPRD Kaltim berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk membuka ruang diskusi mengenai mekanisme baru tersebut, termasuk model pengawasan dan regulasi yang harus diperkuat.
Menurut Guntur, pelibatan BUMDes akan membantu mengurangi praktik penyimpangan, termasuk potensi penimbunan, penjualan ilegal, maupun pendistribusian kepada pihak yang tidak berhak.
“Dengan sistem pengawasan berlapis dan verifikasi berbasis data desa, peluang penyimpangan akan semakin kecil,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi data penerima pupuk subsidi agar distribusi lebih mudah dipantau dan dilaporkan secara berkala.
“Mekanisme berbasis data dan teknologi akan membuat proses lebih transparan, terukur, dan terhindar dari manipulasi,” tambahnya.
Guntur berharap usul ini dapat menjadi langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk subsidi di daerah, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi Kalimantan Timur.
“Petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat kebijakan ini, bukan pihak lain,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
