Samarinda, Kaltimetam.id – Dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur terkait wacana penggunaan hak angket terus bergulir dan memunculkan beragam pandangan antarfraksi.
Di tengah situasi tersebut, Fraksi Golkar mengambil sikap berbeda dengan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas lembaga legislatif.
Langkah itu diwujudkan melalui usulan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dinilai sebagai pihak paling berwenang memberikan panduan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Golkar menilai, sebelum melangkah lebih jauh ke ranah politik yang lebih tajam, diperlukan rujukan resmi agar setiap keputusan tidak menimbulkan polemik baru.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menjelaskan bahwa perbedaan pandangan yang muncul di internal DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.
Namun, menurutnya, perbedaan tersebut tetap perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi ketegangan yang berlarut.
Ia menyebut, dalam konteks ini, Kemendagri memiliki posisi strategis sebagai pembina pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, meminta pandangan dari pemerintah pusat dianggap sebagai langkah rasional dan konstitusional.
“Kalau ada perbedaan pandangan, tentu kita butuh rujukan. Dan Kemendagri memang punya kewenangan itu sebagai pembina pemerintahan daerah,” ujar Sarkowi, Senin lalu (18/5/2026).
Di sisi lain, Golkar juga memandang penggunaan hak angket bukan satu-satunya opsi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Menurut Sarkowi, masih ada mekanisme lain yang lebih dialogis, salah satunya melalui hak interpelasi.
Melalui interpelasi, DPRD dapat meminta penjelasan langsung dari gubernur beserta jajaran perangkat daerah terkait isu-isu yang menjadi perhatian publik.
Forum tersebut dinilai lebih terbuka dan memberi ruang klarifikasi secara komprehensif sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Lewat interpelasi, semua bisa dijelaskan secara terbuka. Gubernur, Sekda, TAPD, sampai OPD bisa hadir dan memberikan penjelasan,” katanya.
Dari proses itu, lanjutnya, DPRD dapat menilai secara objektif apakah persoalan yang ada memang memerlukan eskalasi menjadi hak angket atau cukup diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi.
Meski secara aturan tidak ada keharusan untuk melalui interpelasi terlebih dahulu, Golkar tetap mempertimbangkan aspek etika politik dan keharmonisan hubungan kelembagaan.
Hal ini dinilai penting agar dinamika yang terjadi tidak mengganggu kinerja DPRD secara keseluruhan.
Menurut Sarkowi, menjaga stabilitas politik di lingkungan DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab semua fraksi, termasuk Golkar. Ia menegaskan, pendekatan yang diambil bukan untuk menghambat proses pengawasan, melainkan memastikan semua berjalan secara proporsional.
“Kami ingin suasana tetap kondusif. Jangan sampai ada ketegangan yang sebenarnya bisa dihindari. Golkar itu menjaga kestabilan di DPRD,” tegasnya.
Selain itu, konsultasi ke Kemendagri juga dipandang penting untuk memperkuat legitimasi setiap langkah yang diambil DPRD.
Dengan adanya panduan resmi, keputusan yang dihasilkan diharapkan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di kemudian hari.
Di tengah polemik yang berkembang, DPRD Kaltim juga tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Aspirasi dari berbagai kelompok, termasuk aliansi yang mendorong penggunaan hak angket, disebut tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Namun demikian, Sarkowi menilai penyampaian aspirasi akan lebih efektif jika dilakukan melalui forum audiensi resmi, sehingga substansi persoalan dapat dibahas secara lebih mendalam dan terarah.
“Saya kira kalau ingin menyampaikan aspirasi, audiensi akan jauh lebih efektif. Kita terbuka dan siap menerima,” tuturnya.
Dengan pendekatan yang lebih dialogis dan berbasis aturan, Golkar berharap polemik yang berkembang tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi bagian dari proses pendewasaan politik di DPRD Kalimantan Timur.
“Yang kita inginkan itu sederhana, semua berjalan sesuai aturan, tetap kondusif, dan keputusan yang diambil benar-benar punya dasar yang kuat,” pungkas Sarkowi. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
