Samarinda, Kaltimetam.id – Angka Rp25 miliar yang beredar terkait anggaran rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur memicu beragam persepsi di tengah masyarakat. Nilai tersebut kerap dipahami sebagai satu proyek besar untuk satu bangunan, padahal realitanya jauh lebih kompleks dari sekadar satu kegiatan tunggal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun meluruskan hal tersebut melalui forum jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
Dalam penjelasannya, pemerintah menekankan pentingnya memahami struktur anggaran secara menyeluruh, terutama yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar tersebut merupakan total pagu dari berbagai paket kegiatan yang direncanakan, bukan alokasi untuk satu pekerjaan tertentu.
“Kalau dilihat di RUP memang terlihat satu angka besar, padahal di dalamnya terdiri dari banyak paket kegiatan, bukan hanya untuk rumah jabatan gubernur saja,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menyebut, total anggaran tersebut terbagi ke dalam puluhan paket belanja yang mencakup berbagai kebutuhan fasilitas di lingkungan rumah jabatan dan gedung pendukung lainnya.
“Totalnya sekitar 57 paket dari anggaran murni dan perubahan, tapi ada dua paket yang tidak direalisasikan, jadi tersisa sekitar 55 paket kegiatan,” jelasnya.
Dari keseluruhan anggaran tersebut, porsi yang benar-benar dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur hanya sebagian kecil.
“Yang untuk rumah jabatan gubernur sendiri kurang lebih sekitar Rp3 miliar. Sisanya itu untuk rehabilitasi gedung lain dan pengadaan sarana-prasarana pendukung,” ungkap Astri.
Ia juga menekankan bahwa angka dalam RUP bukanlah nilai akhir yang pasti terealisasi, karena masih akan melalui proses pengadaan, termasuk negosiasi harga yang berpotensi menurunkan nilai anggaran.
Lebih jauh, Astri mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran tersebut telah disusun jauh hari, tepatnya sejak tahun 2024.
Penyusunan ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kesiapan fasilitas bagi pimpinan daerah, tanpa bergantung pada siapa yang menjabat.
“Ini sudah kami rencanakan sebelumnya untuk memastikan fasilitas siap digunakan oleh pimpinan daerah,” katanya.
Perencanaan itu, lanjutnya, didasarkan pada kondisi riil bangunan di lapangan yang memang memerlukan perbaikan.
Sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami penurunan kualitas, mulai dari instalasi listrik, sistem air, hingga masalah kebocoran yang muncul saat hujan deras.
“Kondisinya memang banyak yang perlu diperbaiki, bahkan sempat terjadi genangan di beberapa bagian bangunan saat hujan deras,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengingatkan agar masyarakat tidak melihat angka Rp25 miliar secara parsial tanpa memahami konteks keseluruhan.
“Yang perlu dipahami, angka Rp25 miliar itu adalah pagu dari berbagai paket kegiatan, bukan satu proyek tunggal untuk rumah jabatan gubernur,” demikian Astri. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
