Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah dihadapkan pada tantangan besar dalam melindungi keselamatan peserta didik di kawasan rawan banjir dan longsor. Sejumlah sekolah yang berdiri di zona berisiko kini harus dipertimbangkan untuk direlokasi, namun keterbatasan lahan menjadi hambatan utama.
Langkah ini mencuat setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda melakukan evaluasi bersama mengenai kondisi sekolah-sekolah yang kerap terdampak bencana. Dari hasil pemetaan awal, ada empat sekolah yang dinilai berada dalam kategori kritis.
Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fatuhurrozi, menegaskan bahwa upaya pemindahan lokasi sekolah bukan hanya soal bangunan rusak, tetapi menyangkut keamanan dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.
“Itu masih tahap laporan sementara. Jadi ada usulan dari Dinas Pendidikan terkait ke mana dipindahkan dan alternatif pemindahannya,” ujar Ananta, Selasa (4/11/2025).
Ananta menjelaskan, keputusan relokasi tidak dapat diambil tergesa-gesa. Pemerintah akan meninjau kondisi lapangan secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan.
“Karena ini ada yang memang harus dipindahkan, tapi ada juga yang perlu dilihat lagi kondisinya di lapangan. Keputusan Pak Wali tadi adalah kita meninjau ulang lokasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di SD, SMP, dan beberapa sekolah itu,” jelasnya.
Selain faktor teknis, penentuan lokasi baru juga mempertimbangkan aksesibilitas bagi siswa. Pemkot ingin memastikan agar jarak sekolah pengganti tidak terlalu jauh dari lingkungan asal, sehingga anak-anak tetap dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan transportasi.
“Pertama, lokasi harus dekat dari sekolah yang akan dibongkar supaya anak-anak tetap mudah menjangkau. Kedua, kami prioritaskan lahan milik pemerintah kota karena tidak perlu pembebasan lahan. Tapi kalau memang harus ada pembebasan, mau tidak mau kita siapkan,” terangnya.
Namun, upaya relokasi bukan perkara mudah. Banyak kawasan potensial di Samarinda sudah padat oleh permukiman, membuat pemerintah harus kreatif mencari solusi lain.
Salah satu alternatif yang kini dikaji adalah rekayasa bangunan dengan memperkuat struktur dan drainase sekolah agar tetap bisa digunakan meski berada di kawasan rawan.
“Kalau memang perlu renovasi ya kita renovasi. Tapi yang mendesak itu karena banjir dan longsor, mau tidak mau harus pindah. Namun, kalau biayanya lebih mahal, kita bisa rekayasa gedungnya supaya bisa mengatasi banjir,” katanya.
Untuk saat ini, pembahasan masih berjalan. Pemerintah akan kembali menggelar rapat lanjutan pekan depan guna memutuskan pendekatan terbaik, apakah relokasi penuh, renovasi sebagian, atau kombinasi keduanya.
“Minggu depan kita ada pertemuan lagi untuk meninjau ulang mana lokasi yang paling tepat,” tutup Ananta. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
