Samarinda, Kaltimetam.id – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis di Kota Samarinda, Rabu (29/4/2026). Aksi yang berlangsung di Simpang Lembuswana ini disebut sebagai bentuk “aksi pencerdasan” kepada publik sekaligus upaya mengawal berbagai tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Wira Saguna, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut bertujuan untuk terus menjaga perhatian publik terhadap berbagai persoalan di Kalimantan Timur, sekaligus mendesak pihak berwenang agar segera mengambil langkah konkret.
“Hari ini aksi di Simpang Lembuswana adalah aksi pencerdasan. Tujuannya untuk terus mengawal dan mengawasi segala bentuk tuntutan yang ada, serta membangun kesadaran publik agar tuntutan ini benar-benar dijalankan oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya kembali menyuarakan sejumlah poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi terdahulu. Tuntutan tersebut, kata dia, ditujukan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan.
“Kami kembali menyampaikan poin-poin tuntutan yang menjadi perhatian bersama, yang nantinya akan disaksikan oleh DPRD provinsi dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Salah satu poin utama yang kembali ditekankan dalam aksi kali ini adalah dorongan kepada DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Menurut Wira, penggunaan hak angket dinilai penting mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini di tingkat provinsi.
“Kami melihat dari berbagai polemik yang ada hari ini di Kalimantan Timur, DPRD harus secara fungsional menjalankan hak konstitusionalnya. Hak angket itu adalah bentuk pengawasan terbaik yang bisa dilakukan terhadap jalannya pemerintahan provinsi,” jelasnya.
Aksi yang digelar Aliansi Rakyat Kaltim tidak hanya terpusat di satu lokasi. Wira menyebutkan, terdapat tiga titik aksi yang dilakukan secara bersamaan, yakni di Simpang Lembuswana, kawasan Samarinda Seberang tepatnya di simpang tiga sebelum jembatan, serta di kawasan Mesra.
“Titik aksi hari ini ada tiga. Di Lembuswana, di Seberang sebelum jembatan, dan di Mesra,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti pola respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap berbagai isu yang berkembang. Menurutnya, pemerintah dinilai cenderung tidak memberikan jawaban yang substansial.
“Ini sudah menjadi isu nasional. Kami menilai pola pemerintah provinsi itu berulang membantah, menghindar, lalu menghilang. Kami tidak butuh klarifikasi semata, kami butuh tanggung jawab konkret,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim menekankan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan sekadar bentuk kritik, melainkan dorongan agar pemerintah memberikan penjelasan terbuka dan langkah nyata atas berbagai persoalan yang terjadi.
Selain itu, Wira juga mengingatkan bahwa gelombang aksi berpotensi semakin besar jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius dari pihak terkait.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami pastikan massa yang turun akan lebih banyak dari aksi sebelumnya yang mencapai ratusan orang. Ini harus menjadi perhatian serius bagi DPRD dan Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
