Samarinda, Kaltimetam.id – Kondisi jalan di Samarinda dan sekitarnya kembali menjadi sorotan. Kali ini, giliran Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, yang angkat bicara. Menurutnya, minimnya anggaran yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-Pera membuat penanganan jalan hanya bersifat sementara, bukan solusi jangka panjang.
“Program yang kami bahas itu milik UPTD, bukan UPS. Jadi sifatnya penanganan cepat, seperti tambal sulam di titik-titik kritis,” kata Subandi.
Ia mencontohkan kerusakan di jalur strategis seperti Ringroad Samarinda yang hingga kini belum tertangani maksimal. Wilayah kerja UPTD Wilayah II yang mencakup Samarinda, Kukar, dan Kubar hanya mendapat alokasi sekitar Rp28 miliar per tahun.
“Dari jumlah itu, sekitar Rp10 miliar habis untuk operasional seperti BBM. Sisa Rp18 miliar untuk tiga daerah? Itu jelas sangat terbatas,” ujarnya.
Menurut Subandi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dengan beban lalu lintas yang terus meningkat, terutama di jalur-jalur penghubung seperti Samarinda-Balikpapan, peningkatan kualitas jalan harus jadi prioritas.
“Kalau hanya ditambal, tahun depan rusak lagi. Ini bukan solusi. Kita di DPRD akan perjuangkan agar anggarannya ditingkatkan. Jalan utama harus dibangun dengan kualitas yang benar, bukan darurat terus,” tegas politisi tersebut.
Ia menambahkan, kerugian akibat penanganan setengah hati ini bukan hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada efektivitas anggaran dan keselamatan masyarakat.
“Setiap tahun kita ulang kerusakan yang sama. Tidak efisien dan masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
