Bontang, Kaltimetam.id – Permasalahan banjir dan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Bontang. Di tengah upaya pembangunan yang terus dilakukan, dua isu krusial ini kerap menghambat laju kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan lingkungan industri.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat guna mengatasi persoalan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir dan kawasan kumuh tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota semata. Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang komprehensif dan berjangka panjang.
“Saya sepenuhnya mendukung penguatan alokasi anggaran dari provinsi maupun pusat demi mempercepat pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan berbagai persoalan infrastruktur di Kota Bontang,” ujar Shemmy.
Menurut politisi yang dikenal vokal dalam isu-isu sosial dan lingkungan ini, banjir yang terjadi di kawasan permukiman dan industri tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan produktivitas ekonomi warga. Hal ini diperparah dengan adanya kawasan-kawasan kumuh yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi infrastruktur dasar maupun akses terhadap layanan publik.
Shemmy menegaskan bahwa DPRD Kaltim memiliki peran penting dalam mengawal realisasi program-program strategis tersebut. Ia berkomitmen untuk aktif dalam fungsi pengawasan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan tidak berhenti di atas kertas.
“Kami di DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh, baik dalam pengawasan maupun realisasi anggaran. Kami ingin memastikan bahwa program penanganan banjir dan revitalisasi kawasan kumuh benar-benar tepat sasaran. Ini tidak bisa diselesaikan oleh pemkot sendirian,” tegasnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Shemmy juga mendorong agar pemberdayaan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah.
Terakhir, Shemmy menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pemerataan pembangunan menjadi prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan jika pemerintah ingin menciptakan kesejahteraan yang merata.
“Pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh semua, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini penting untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal di kawasan kumuh atau terpinggirkan oleh proyek-proyek besar,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
