Kaltim, Kaltimetam.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengusung lima tuntutan utama yang dianggap mendesak dan krusial untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi. Tuntutan itu mencakup percepatan realisasi delapan program prioritas gubernur, pemberantasan tambang ilegal, penagihan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang, perbaikan tata kelola lingkungan hidup, serta pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan apresiasi atas partisipasi publik yang disuarakan melalui aksi damai tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemprov tidak menutup mata terhadap isu-isu yang disampaikan, bahkan sudah mulai mengambil langkah-langkah konkret.
“Soal delapan program prioritas, kita sudah menyelesaikan seluruh dasar hukum. Mulai Juni–Juli ini, pendidikan gratis akan kita mulai bagi mahasiswa semester satu, dan akan menyusul untuk semester dua hingga delapan pada awal 2026. Ini akan berlangsung hingga 2030 dan bahkan diharapkan permanen karena sudah ada payung hukum nasional,” ujar Seno.
Ia juga menyebutkan bahwa Kaltim menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi gratis berbasis APBD, sebagai upaya investasi jangka panjang di sektor sumber daya manusia.
Isu pertambangan ilegal menjadi perhatian utama dalam aksi mahasiswa. Seno mengakui bahwa praktik tambang tanpa izin (PETI) masih marak di wilayah Kaltim. Namun, menurutnya, Pemprov sudah mulai menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Hingga saat ini sudah ada delapan laporan tambang ilegal yang kami tindaklanjuti selama 100 hari pertama. Kami juga membuka kanal pelaporan berbasis QR Code agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengungkap lokasi pertambangan ilegal,” jelasnya.
Terkait CSR perusahaan tambang, Seno memaparkan bahwa kontribusi saat ini masih minim, yakni hanya Rp1.000 per ton. Karena itu, pihaknya telah meminta agar kontribusi tersebut digandakan menjadi Rp2.000 per ton.
“Jika berhasil, potensi penerimaan bisa mencapai Rp1 triliun per tahun dan akan dimanfaatkan untuk renovasi sekolah, kampus, serta pemberian insentif bagi guru dan dosen,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti buruknya pengelolaan lingkungan di Kaltim, terutama rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota-kota besar seperti Samarinda yang hanya menyisakan 7 persen dari total wilayah.
Wagub menyatakan pihaknya akan mendukung pemerintah kota dalam meningkatkan luasan RTH, yang juga berfungsi sebagai upaya mitigasi banjir.
Untuk isu masyarakat adat, Seno menekankan komitmen Pemprov dalam perlindungan dan pengakuan hak mereka. Ia mencontohkan keberhasilan masyarakat adat Paser meraih penghargaan Kalpataru sebagai bukti kepedulian pemerintah.
Namun, ia juga mengakui masih ada konflik agraria yang belum selesai, seperti kasus di Muara Kate.
“Surat sudah kita kirimkan ke Menteri ESDM pada 15 April lalu, dan kini kasus Muara Kate sedang dalam tahap investigasi. Kita akan kawal agar keadilan bisa ditegakkan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya menuntut janji-janji, tetapi juga implementasi yang konkret dan transparan. Mereka menolak pola komunikasi satu arah dari pemerintah dan meminta agar keterlibatan publik diperkuat dalam setiap perumusan kebijakan.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa berharap evaluasi ini menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah, terutama di tengah tantangan besar menuju era Indonesia Emas dan Ibu Kota Nusantara. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
