Samarinda, Kaltimetam.id – Gelombang tekanan publik terhadap DPRD Kalimantan Timur belum mereda pasca aksi massa pada 21 April lalu.
Seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat justru kian menguat, mempertanyakan sejauh mana keseriusan lembaga legislatif dalam merespons aspirasi yang telah disampaikan.
Situasi ini terlihat dari kembali hadirnya Aliansi Rakyat Kalimantan Timur ke Gedung DPRD Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi baru, melainkan menagih tindak lanjut atas komitmen politik yang sebelumnya sempat mengemuka.
Audiensi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan resmi yang diajukan sehari setelah aksi berlangsung.
Dalam surat itu, aliansi meminta pertemuan dengan tujuh fraksi DPRD untuk membahas penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah provinsi.
Koordinator lapangan sekaligus Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menilai waktu yang telah berlalu sejak aksi berlangsung seharusnya cukup bagi DPRD untuk menentukan langkah.
“Saya hanya mengingatkan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu perlu kami tegaskan,” ujarnya, Kamis kemarin (30/4/2026).
Menurutnya, jeda sembilan hari tanpa keputusan konkret justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Ia menilai, respons DPRD sejauh ini belum mencerminkan urgensi dari tuntutan yang disampaikan.
Karena itu, aliansi mendesak agar hak angket segera digunakan sebagai bentuk sikap politik DPRD dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang.
“Kami berharap DPRD segera menggunakan hak angket untuk bersikap. Kami datang ke sini bukan tanpa alasan, kami memperjuangkan ini dengan hati nurani,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya, Lukman juga menyinggung kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai masih belum stabil.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menurutnya masih menjadi persoalan di daerah.
Selain itu, ia juga mengkritisi adanya kesenjangan antara seruan efisiensi dengan gaya hidup yang dinilai tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara umum.
“Kami diminta efisiensi, tapi di sisi lain ada gaya hidup mewah yang justru mencoreng marwah Kalimantan Timur,” katanya.
Aliansi menegaskan, langkah mereka tidak akan berhenti pada audiensi semata. Jika tidak ada tindak lanjut nyata, tekanan dari masyarakat dipastikan akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar.
“Kalau tuntutan kami tidak dijalankan secara nyata, kami akan lebih masif lagi. Kami akan terus menekan sampai hak angket benar-benar digunakan,” demikian Lukman. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
