Kaltim, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda menjadi yang paling siap dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat tahun 2025 di Kalimantan Timur (Kaltim). Kesiapan ini membuat Samarinda ditetapkan sebagai lokasi rintisan pembangunan fisik pertama oleh Kementerian Sosial, sementara daerah lainnya masih menunggu penilaian kelayakan lahan dari pemerintah pusat.
“Yang dinilai siap oleh kementerian saat ini adalah Kota Samarinda. Tim dari pusat bahkan hari ini turun langsung untuk memastikan percepatan pelaksanaan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Ishak, Kamis (26/6/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden RI untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat. Setiap kabupaten dan kota diwajibkan mengusulkan lokasi pelaksanaan, sementara pemerintah provinsi bertugas membackup jika daya tampung daerah tidak mencukupi.
“Kalau kabupaten atau kota tidak mampu menampung, maka provinsi diminta untuk membuka sekolah rakyat di semua jenjang. Tapi kembali lagi, semuanya bergantung pada kesiapan lahannya,” tambah Andi.
Empat daerah lain di Kaltim yang mengusulkan pelaksanaan sekolah rakyat tahun ini adalah Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Provinsi Kaltim sendiri.
Namun hingga kini, hasil survei tim pusat atas usulan lokasi di daerah-daerah tersebut belum keluar. Menurut Andi, peluang untuk dibangun tahun ini masih terbuka, asalkan kesiapan lahan dapat dipastikan paling lambat pada September.
“Kalau bisa dipastikan lahannya siap dalam dua bulan ini, ada kemungkinan dibangun tahun ini. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan baru tahun depan,” jelasnya.
Untuk usulan dari Provinsi Kaltim, dua lokasi diajukan, yaknj kawasan Bukit Biru dan SMA Negeri 16 di Jalan Perjuangan, Samarinda. Namun, lahan di Bukit Biru dinilai belum siap oleh kementerian, sehingga kini fokus diarahkan ke SMA 16.
“Atas arahan Bapak Gubernur, kami mengusulkan lokasi di SMA 16. Saat ini masih menunggu survei dari tim pusat untuk memastikan apakah bisa dilakukan pematangan lahan dalam waktu singkat. Kalau bisa, maka provinsi juga bisa ikut bangun tahun ini,” terang Andi.
Sementara untuk tenaga pendidik, pemerintah daerah belum memulai proses rekrutmen karena harus menunggu penetapan resmi lokasi pembangunan.
Namun untuk Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan, proses pencarian guru dan pengasuh sudah mulai dilakukan.
“Kalau lokasi sudah ditetapkan, baru proses rekrutmen dilakukan. Untuk Samarinda, karena mereka sudah siap dari gedung dan lahannya, jadi proses itu sudah mulai berjalan,” ucapnya.
Andi juga menegaskan bahwa guru atau tenaga pengajar yang akan direkrut tidak harus dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini terbuka untuk berbagai kalangan yang memenuhi kualifikasi, sesuai kebutuhan di lapangan.
“Tidak wajib ASN. Karena ini diselenggarakan langsung oleh pusat dan tidak tergantung kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang penting sekolah rakyat bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dapat memanfaatkan peluang pembangunan sekolah rakyat ini secara maksimal.
Keberhasilan program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan di tengah tantangan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
