Kutai Barat, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mempercepat pembangunan ruas Jalan Bongan–Gerunggung sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi penggerak baru mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi di kawasan pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Komitmen percepatan pembangunan itu merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pembahasan penyesuaian belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2026. Melalui skema tersebut, ruas Jalan Bongan–Gerunggung akan ditangani menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan pembangunan jalan tersebut memiliki arti strategis karena menghubungkan sejumlah kampung di Kecamatan Bongan sekaligus menjadi bagian dari koridor penghubung menuju kawasan penyangga IKN. Menurutnya, selama bertahun-tahun masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan besar akibat kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai, terutama saat curah hujan tinggi yang kerap menghambat aktivitas warga.
“Percepatan pembangunan ruas ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan percepatan pembangunan sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Respons positif kemudian diberikan melalui kesepakatan penanganan proyek pada pembahasan infrastruktur pelayanan publik yang berlangsung pada Mei 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan rekonstruksi ruas Jalan Poros Trans Kalimantan–Kilometer 88–Lemper–Deraya–Tanjung Soke–Gerunggung.
Pekerjaan meliputi pembangunan jalan beraspal sepanjang 19,2 kilometer serta peningkatan jalan agregat sepanjang 14,8 kilometer. Pelaksanaannya akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat.
Setelah seluruh pekerjaan rampung, aset jalan tersebut direncanakan akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai statusnya sebagai jalan kabupaten.
Frederick menuturkan pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi merupakan kelanjutan dari upaya yang selama ini telah dikerjakan pemerintah daerah.
Sejak 2017 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menginvestasikan anggaran sekitar Rp69,57 miliar untuk meningkatkan kondisi ruas tersebut. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan sepanjang 8,25 kilometer, mendirikan satu unit jembatan bailey, serta membangun sejumlah jembatan darurat yang menghubungkan belasan sungai dan anak sungai di sepanjang jalur.
Komitmen tersebut juga berlanjut pada tahun 2026 dengan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan beton sepanjang dua kilometer.
Menurut Frederick, pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar mempercepat waktu tempuh perjalanan masyarakat.
Akses transportasi yang semakin baik diyakini akan memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas unggulan daerah. Selain itu, konektivitas yang lebih baik juga akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga jaringan listrik.
“Pembangunan ruas konektivitas ini akan memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan dasar, aktivitas ekonomi akan tumbuh, dan peluang investasi juga semakin terbuka,” tutupnya. (ADV/DiskominfoKubar)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
