Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan Sungai Mahakam.
“Dorongan untuk perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Retribusi dari alur sungai Mahakam, menurutnya, pernah dibahas Komisi II. Tapi, pembahasan itu menemui kendala terkait payung hukum dan keterlibatan lembaga atau kementerian lain.
Anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda itu menilai pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai aset daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai tempat pembuangan limbah dari proses penambangan.
“Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ,” ujarnya.
“Saya pikir dengan Peraturan Daerah (Perda) itu akan lebih kuat lagi,” lanjutnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan Perda tentang perseroan daerah itu akan memberi ruang yang luas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan orientasi peningkatan pendapatan asli daerah.
“BUMD kita harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim, seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/AFM)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
