Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Penurunan angka kemiskinan menjadi fokus pemerintah. Termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sejauh ini, validasi data masih terus digenjot untuk menghindari adanya bias data kemiskinan yang ada. Dalam mempercepat langkah validasi angka kemiskinan, aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) menjadi ujung tombak pengumpulan dan validasi data.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menerangkan, untuk menunjang percepatan validasi data, masing-masing Ketua Rukun Tetangga (RT) akan diberikan gawai pintar.
“Iya ini kita lakukan karena ketika pergantian Adminduk itu sekarang mulai menggunakan sistem Android semua. Nah jadi nanti RT yang akan mengoperasikan itu,” ucap Arianto.
Baca berita terkait lainnya: DPMD Kukar Berikan Pendampingan kepada 19 Desa di Kecamatan Tabang
Input Data Penduduk Miskin Menggunakan Smartphone
Nantinya sebelum diberikan smartphone, masing-masing Ketua RT akan terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) terkait dengan pendataan angka kemiskinan di Kukar. Dia mengharapkan sistem yang baru akan berjalan dengan maksimal.
“Kita ingin semua itu berfungsi optimal, yang jelas untuk melakukan pendataan pengentasan kemiskinan. Artinya sejalan dengan program pemerintah,” ungkapnya.
Pengadaan smartphone bagi setiap RT ini, akan dianggarkan melalui anggaran yang tertuang di dalam program Rp50 juta per RT. Dengan maksimal biaya pengadaan sebesar Rp2,5 juta untuk setiap ponsel.
“Supaya handphonenya juga bisa memenuhi standar untuk penginputan data, kami minta handphonenya ini ramnya minimal 4 GB,” pungkasnya.
Baca berita terkait lainnya: Sukses Tingkatkan PAD, Kukar Diberi Penghargaan APBD Award 2023
Persentase Kemiskinan Kukar Stagnan di 7 Persen
Untuk diketahui, persentase kemiskinan di Kukar pada 2023 masih berada di angka 7,006 persen. Angka ini hanya berkurang sebanyak 0,003 persen jika dibanding 2022 lalu. Padahal pada tahun lalu, anggaran Rp 168 miliar telah digelontorkan untuk pembiayaan pengentasan kemiskinan.
Berbagai upaya terus dilakukan guna mengentaskan kemiskinan di Kukar dan menurunkan angkanya sampai di bawah 7 persen. Target penurunan angka kemiskinan pun telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan masih stagnan pada angka 7 persen.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa turun lagi. Kita dudah sampaikan kepada kepala OPD (Dinas Sosial) untuk fokus menangani kemiskinan sesuai arahan bupati,” kata Sunggono.
Terkait ini, telah dibahas sedemikian rupa dalam Rapt Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) APBD triwulan IV tahun 2022, pada Rabu (8/2/2023), di Kantor Bappeda Kukar.
Dalam rakordal tersebut, Sunggono menyinggung persoalan keluarga pra sejahtera atau kemiskinan yang masih menjadi permasalahan krusial. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan ditindaklanjuti tahun 2023 ini.
“Yang perlu dilakukan adalah fokus pembangunan pendidikan, meliputi ketersediaan SDM, pembiayaan, sarana prasarananya, aksesibilitas dan kebijakan,” tuturnya.
Sehingga, berkaitan dengan bantuan bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah bukan sekadar mengukur outputnya saja, melainkan outcome.
Supaya dapat diketahui, bantuan yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian warga bisa benar-benar efektif atau tidak dalam menghapus indikator kemiskinan di Kukar. “Ini harus diperhatikan dengan baik mengenai efektifitasnya,” tegasnya.
Kemudian, ia juga meminta agar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar mengkaji soal efektivitas pembangunan pendidikan terhadap pencapaian kinerja penurunan kemiskinan. Untuk itu, Sunggono berpesan agar OPD terkait memastikan anak-anak usia sekolah di Kukar dapat menerima pendidikan dengan baik. (DAD/RTA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
Baca berita terkait lainnya: Pemkab Kukar Anggarkan Rp17 Miliar untuk Perbaikan Jalan Poros Desa Teluk Muda
