Samarinda, Kaltimetam.id – Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, terutama di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti ketimpangan antara output pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata dunia industri. Menurutnya, lulusan SMK yang seharusnya menjadi tulang punggung tenaga kerja terampil justru banyak yang menganggur karena kompetensi mereka belum sesuai dengan standar industri.
“Permasalahan terbesar terletak pada rendahnya kompetensi lulusan yang belum memenuhi standar dunia usaha. Ini tidak lepas dari keterbatasan fasilitas praktik dan pelatihan yang dimiliki sekolah-sekolah kejuruan,” ujarnya.
Agus menambahkan bahwa banyak sekolah kejuruan di Kaltim yang masih kesulitan dalam menyediakan peralatan praktik yang relevan dengan perkembangan teknologi industri saat ini. Hal ini membuat siswa tidak mendapatkan pengalaman yang cukup untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
Lebih jauh, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengkritisi lemahnya sinergi antara dunia pendidikan dan sektor industri. Menurutnya, kemitraan antara SMK dan pelaku usaha masih sangat terbatas, padahal kolaborasi tersebut sangat penting untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar.
“Seharusnya ada bentuk kerja sama resmi antara Dinas Pendidikan dan pihak industri. Idealnya, kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup detail kebutuhan industri, seperti jenis keterampilan yang dibutuhkan dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan setiap tahunnya,” tegasnya.
Dengan adanya kemitraan strategis, lanjut Agus, kurikulum SMK dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti perkembangan industri. Selain itu, siswa juga bisa menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di perusahaan-perusahaan yang relevan, sehingga pengalaman mereka lebih terarah dan berdampak langsung terhadap kesiapan kerja setelah lulus.
Ia menekankan bahwa kerja sama semacam ini juga akan menguntungkan pihak industri. Perusahaan dapat memperoleh calon tenaga kerja yang telah dipersiapkan sejak dini dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan, tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan ulang.
Sebagai langkah konkret, Agus mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk segera memperkuat sarana dan prasarana praktik di SMK, seperti laboratorium teknik, bengkel kerja, hingga pelatihan berbasis teknologi terbaru.
“Pemerintah harus berinvestasi lebih dalam pengembangan fasilitas dan juga pelatihan guru-guru SMK agar mereka bisa mengajarkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman,” tuturnya.
Ia juga mengusulkan agar dibentuk forum komunikasi rutin antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan asosiasi industri, untuk menjembatani informasi serta menyusun rencana strategis pengembangan tenaga kerja lokal.
Agus menegaskan, jika tidak ada langkah yang serius dan terintegrasi, maka lulusan SMK akan terus berada dalam posisi yang sulit bersaing, dan pendidikan vokasi hanya akan menjadi formalitas tanpa manfaat nyata.
“Padahal, pendidikan kejuruan seharusnya menjadi solusi utama untuk menekan angka pengangguran di Kaltim. Jika dikelola dengan baik, SMK bisa menjadi pilar utama pembangunan SDM yang unggul dan siap kerja,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
