Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menekan risiko banjir di Ibu Kota provinsi kian digencarkan. Berbagai langkah strategis mulai dijalankan, salah satunya dengan mempercepat normalisasi dua aliran sungai besar yang melintasi Samarinda, yakni Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, normalisasi dan pengerukan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) itu kini menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurutnya, sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai selama bertahun-tahun telah mengurangi kapasitas tampung air dan menjadi salah satu penyebab utama genangan di berbagai titik kota.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah pengerukan menyeluruh di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Endapan lumpur di dasar sungai telah mengurangi daya tampung air dan menyebabkan banjir di sejumlah titik,” ujar Seno Aji, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, rencana besar tersebut telah melalui tahap presentasi bersama akademisi dari Universitas Mulawarman. Saat ini, pembahasan teknis tengah difinalisasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara terkoordinasi.
“Kami berharap dukungan penuh dari Balai Wilayah Sungai agar pengerukan bisa dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian hulu hingga ke hilir,” tuturnya.
Seno menambahkan, upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup seluruh sistem aliran air dari kawasan Danau Semayang hingga ke muara Sungai Mahakam.
Menurutnya, dampak penanganan di bagian hulu akan secara langsung berpengaruh pada kawasan hilir.
“Apabila pengerukan dimulai dari bagian hulu, dampaknya akan terasa hingga ke wilayah hilir,” jelasnya.
Selain mengandalkan pengerukan sungai, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan strategi jangka panjang berupa pembaruan tata kelola air di Samarinda.
Lebih lanjut, Seno menilai, kota ini membutuhkan rencana induk (blueprint) pengelolaan air yang komprehensif agar pembangunan sistem drainase dan kanal banjir bisa berjalan terarah.
“Kota Samarinda memerlukan rencana induk pengelolaan air yang komprehensif. Konsep pembangunan sistem drainase dan kanal banjir harus dirancang agar aliran air tidak langsung menuju kawasan perkotaan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan keuangan dalam jumlah besar untuk memperkuat infrastruktur drainase di Samarinda.
Namun, hasilnya dinilai belum sesuai dengan harapan sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasinya di lapangan.
“Pemprov telah memberikan dukungan dana yang cukup signifikan untuk memperkuat infrastruktur drainase di Samarinda. Tetapi hasilnya masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
