Kaltim, Kaltimetam.id – Konflik antara aplikator transportasi online Maxim dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memasuki babak baru. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, secara terbuka mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan asal Rusia itu karena dianggap tidak kooperatif dalam menyelesaikan persoalan tarif ojek dan taksi online di wilayahnya.
Peringatan ini dilontarkan Seno Aji usai menggelar audiensi dengan puluhan perwakilan pengemudi ojek dan taksi online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim tersebut, hanya dua dari tiga aplikator besar yang hadir, yakni Gojek dan Grab. Sementara Maxim, untuk kesekian kalinya, kembali mangkir meski telah dipanggil secara resmi.
Wakil Gubernur mengaku kecewa dengan sikap Maxim yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog dan menyelesaikan keluhan para pengemudi. Ia menyebut absennya Maxim bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pihak Maxim telah beberapa kali diundang baik oleh Dinas Perhubungan, DPRD, maupun langsung oleh Pemprov, namun tidak pernah hadir.
“Saya sudah tegaskan, jika Maxim kembali tidak hadir pada undangan berikutnya, kami akan ambil langkah tegas. Kami tidak segan untuk menghentikan operasional mereka di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia juga memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi untuk segera mengeluarkan surat peringatan ketiga kepada Maxim. Peringatan tersebut akan menjadi yang terakhir sebelum izin operasional aplikator dicabut secara resmi.
para pengemudi ojek dan taksi online yang meminta penyesuaian tarif sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 1000.3.3.1/K.673/2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus, telah diatur skema tarif yang harus dipatuhi oleh semua aplikator transportasi daring.
Lebih lanjut, Seno Aji tak menampik bahwa penutupan operasional Maxim akan berdampak pada para pengemudi yang selama ini bergantung pada platform tersebut. Namun, ia menyebutkan bahwa sebagian besar driver di Kalimantan Timur menggunakan lebih dari satu aplikasi, sehingga mereka masih memiliki alternatif lain untuk tetap bekerja.
“Driver bisa pindah ke platform lain. Umumnya mereka tidak hanya pakai satu aplikasi. Kami akan upayakan agar tidak ada tenaga kerja yang benar-benar kehilangan mata pencaharian,” katanya.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa tindakan tegas bukanlah pilihan utama, namun harus diambil jika satu pihak tidak menghormati aturan yang berlaku di daerah. Pemerintah berharap Maxim mau menunjukkan sikap kooperatif demi menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Terakhir, Seno Aji juga mengajak semua aplikator untuk duduk bersama dalam semangat dialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak memihak aplikator maupun pengemudi, melainkan berperan sebagai penengah agar tercipta iklim kerja yang adil dan berkelanjutan.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan keadilan. Semua harus untung, semua harus dilindungi baik aplikator maupun pengemudi. Tapi kalau ada yang tidak mau diatur, tidak mau hadir saat diminta dialog, tentu akan ada konsekuensinya,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
