Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda memperluas kesiagaan kesehatan menyusul pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan secara masif di seluruh wilayah kota. Distribusi makanan dalam skala besar dianggap memiliki risiko tersendiri, terutama apabila terjadi insiden keracunan atau kondisi kedaruratan lain yang membutuhkan respons cepat dari tenaga kesehatan.
Penguatan sistem ini dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai salah satu unsur yang berada langsung di dalam Satuan Tugas MBG. Peran mereka tidak hanya memantau aspek higienitas dan keamanan makanan, namun juga memastikan respons medis bisa diberikan dalam hitungan menit jika dibutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Ismed Kusasih, menegaskan bahwa keterlibatan instansi kesehatan memang menjadi bagian dari struktur Satgas yang dibentuk pemerintah kota. Menurutnya, setiap potensi risiko harus dihadapi dengan kesiapan yang terukur sejak awal.
“Jadi pemerintah kota ini kan ada Satgas, Dinas Kesehatan itu bagian dari Satgasnya kota,” ujar Ismed, Sabtu (15/11/2025).
Sebagai bentuk kesiapsiagaan di lapangan, Dinkes mengaktifkan tim gerak cepat yang ditempatkan di seluruh puskesmas.
Kota Samarinda yang memiliki 26 puskesmas di 10 kecamatan disebut telah disiapkan sebagai titik-titik respon pertama ketika terjadi dugaan keracunan makanan di sekolah atau lokasi distribusi lainnya.
Penempatan ini dimaksudkan agar setiap insiden dapat ditangani tanpa menunggu waktu lama, mengingat jarak antarfasilitas kesehatan yang berbeda-beda.
“Tim gerak cepat itu ada di 26 puskesmas dan tersebar di 10 kecamatan, jadi kalau misalnya ada keracunan, tim itu yang cepat turun,” jelasnya.
Selain kemampuan puskesmas dan tim gerak cepat, Dinkes juga menyiapkan dukungan dokter on call. Program prioritas Wali Kota Samarinda itu dikembangkan untuk memperkuat layanan kegawatdaruratan, khususnya pada kondisi yang membutuhkan penanganan dokter secara langsung.
Ismed menyebut keberadaan dokter on call menjadi elemen penting ketika skala kejadian lebih luas atau kondisi pasien memerlukan tindakan cepat.
“Kalau sudah berhubungan dengan kedaruratan medis, dokter on call itu juga nanti kita libatkan supaya dokter bisa datang ke lokasi,” kata Ismed.
Di sisi lain, ia tidak menutup mata bahwa MBG merupakan program yang masih tergolong baru. Banyak aspek teknis yang memerlukan pembenahan dan adaptasi, terutama dari aspek sanitasi dapur penyedia makanan, edukasi penjamah, hingga tata alur pelaporan insiden.
Karena itu, Dinkes terus meningkatkan komunikasi dengan seluruh penyelenggara MBG agar pengawasan berjalan lebih sistematis dan respons penanganan semakin cepat.
Ismed menambahkan bahwa evaluasi internal terus dilakukan untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan.
Menurutnya, pengalaman dari beberapa kejadian sebelumnya menjadi dasar pemerintah kota dalam mempercepat pelibatan Dinkes dalam struktur penanganan.
“Makanya memang harus kita akui, MBG ini karena program baru, jadi kita juga harus mempersiapkan, dan pemerintah daerah baru diminta dilibatkan setelah banyak kejadian,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
