Pemerintah Kaltim Pastikan Distribusi Beras Terkendali Meski Pasokan Menipis

Konferensi pers Pemprov Kaltim yang dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud membahas isu ketersediaan dan harga beras di Samarinda, Selasa (19/8/2025). (Foto: Ree/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Isu kelangkaan beras yang sempat mencuat dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pantauan di sejumlah pasar tradisional hingga minimarket di Samarinda dan Balikpapan menunjukkan stok beras kemasan semakin berkurang, baik kategori premium maupun medium. Kondisi ini diperparah dengan keterlambatan distribusi dari sejumlah pemasok yang mengakibatkan rak kosong di beberapa jaringan ritel modern.

Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terlebih ketika harga kebutuhan pokok menjadi isu sensitif yang kerap memicu kepanikan. Namun, Pemprov Kaltim memastikan bahwa persoalan yang muncul bukan pada ketersediaan stok secara umum, melainkan lebih banyak disebabkan oleh kendala distribusi. Jalur distribusi dari luar daerah belum berjalan optimal sehingga pasokan ke pasar ritel tersendat.

Untuk itu, pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan monitoring langsung di lapangan. Hasil pengawasan menunjukkan harga beras di pasar tradisional masih relatif stabil, bahkan sempat turun tipis sekitar Rp500 per kilogram. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pasokan sebenarnya masih tersedia, meski belum merata di semua titik.

“Berdasarkan data yang saya peroleh, khususnya di Samarinda, harga kebutuhan pokok relatif stabil, bahkan sempat turun sekitar Rp500 per kilogram. Hal ini saya pantau langsung di Pasar Kedondong,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam konferensi pers, Selasa (19/8/2025).

Di sisi lain, Pemprov Kaltim menaruh perhatian pada fenomena kosongnya stok beras di beberapa jaringan ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, hingga Alfamidi. Kekosongan ini terjadi tidak hanya di Samarinda, tetapi juga di Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Timur hingga Kutai Barat. Minimarket terpaksa menghentikan penjualan karena tidak lagi menerima pasokan dari distributor utama.

Kondisi ini membuat pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bulog, BUMD, serta aparat TNI–Polri. Langkah antisipatif pun segera dijalankan berupa operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga jaminan stok Bulog yang rata-rata mencapai 1.223 ton per minggu di Agustus 2025. Dengan cadangan tersebut, kebutuhan di pasar tradisional maupun ritel diyakini tetap bisa terpenuhi.

Selain itu, jalur distribusi ke wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu juga menjadi perhatian utama. Keringnya sungai sempat membuat akses logistik terhambat sehingga mengancam pasokan beras bagi masyarakat setempat. Sebagai respons, pemerintah segera mengirimkan 68 ton beras untuk memastikan kebutuhan dasar warga tidak terganggu.

“Khusus di Mahakam Ulu, sempat terjadi gangguan distribusi akibat kondisi sungai yang kering. Namun, pemerintah sudah bergerak cepat dengan pengiriman sekitar 68 ton beras, dan saat ini sudah tiba di lokasi,” tegas Rudy Mas’ud.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada distribusi jangka pendek, tetapi juga mulai menyusun strategi jangka panjang untuk memastikan kemandirian pangan. Salah satunya dengan mendukung program Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Program ini membuka peluang bagi Kaltim untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar daerah.

Syarat utama dalam program ini adalah kesiapan lahan yang dekat dengan sumber air. Jika kriteria tersebut terpenuhi, potensi panen bisa mencapai tiga kali dalam setahun, bahkan empat kali bila menggunakan teknologi mekanisasi. Inovasi ini diyakini mampu mengubah wajah pertanian Kaltim sekaligus menarik minat generasi muda untuk menjadi petani modern dengan penghasilan jauh lebih menjanjikan.

“Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian datang ke Kalimantan Timur untuk memastikan program OPLAH. Tujuannya agar setiap provinsi, termasuk Kalimantan Timur, bisa swasembada pangan. Maka dari itu, kita harus menyiapkan area lahan yang tersedia saat ini,” ungkap Rudy.

Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya peran distribusi yang sehat. Distributor dan produsen diimbau tidak menahan pasokan serta wajib menyalurkan beras sesuai kualitas dan kategori yang berlaku. Hal ini untuk mencegah permainan harga dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pangan yang beredar di pasaran.

Selain pengawasan distribusi, Bulog juga memastikan cadangan beras cukup untuk kebutuhan Kaltim. Dengan stok 8.000 ton ditambah 1.223 ton khusus pasokan daerah, pemerintah optimis dapat meredam gejolak pasar. Masyarakat pun diminta tidak melakukan aksi borong yang justru berpotensi memperburuk situasi.

“Sekali lagi saya sampaikan, masyarakat tidak perlu panik. Stok beras di Kalimantan Timur cukup dan Bulog siap mengamankan kebutuhan pangan. Kami juga mengimbau para distributor dan produsen, baik yang ada di Jawa maupun Sulawesi, untuk segera mempercepat pengiriman beras ke Kalimantan Timur,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud. (REE)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version