Samarinda, Kaltimetam.id – Pemadaman listrik bergilir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur tidak hanya memadamkan lampu rumah warga. Gangguan pasokan listrik itu kini dinilai mulai menghambat denyut perekonomian daerah, mengganggu aktivitas usaha, hingga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur energi di provinsi yang tengah menjadi pusat perhatian nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tengah aktivitas ekonomi yang semakin bergantung pada listrik, pemadaman selama beberapa jam dinilai mampu menimbulkan efek berantai. Mesin produksi berhenti, transaksi usaha melambat, layanan publik terganggu, sementara biaya operasional pelaku usaha justru membengkak karena harus mencari sumber energi alternatif.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Menurutnya, listrik telah menjadi salah satu fondasi utama penggerak ekonomi modern.
“Sektor ekonomi pasti terpukul,” katanya.
Ia menjelaskan, hampir seluruh aktivitas ekonomi saat ini bertumpu pada pasokan listrik. Ketika listrik padam, bukan hanya rumah tangga yang terdampak, tetapi juga ribuan pelaku usaha yang menggantungkan operasionalnya pada energi listrik.
Mulai dari usaha fotokopi, toko ritel, perbankan, restoran, laundry, industri kecil hingga sektor jasa digital, seluruhnya menghadapi risiko kerugian ketika aktivitas terhenti secara mendadak.
“Begitu listrik padam, roda ekonomi ikut berhenti. Mesin tidak bisa bekerja, pelayanan terhambat, sementara biaya operasional justru naik,” ujarnya.
Purwadi mencontohkan usaha jasa fotokopi yang praktis tidak dapat melayani pelanggan ketika listrik padam, meski permintaan masyarakat terhadap layanan pencetakan dokumen tetap ada.
Di sektor lain, rumah makan yang memilih tetap beroperasi harus menghidupkan generator set (genset), yang berarti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar.
“Perbankan, laundry yang sedang mengejar penyelesaian pesanan pelanggan, sampai rumah makan semuanya terdampak. Kalau menggunakan genset, mereka harus membeli solar yang harganya tidak murah. Akhirnya biaya produksi meningkat dan keuntungan semakin tergerus,” katanya.
Menurut Purwadi, kondisi tersebut dapat mengurangi daya saing pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki kemampuan terbatas dalam menyediakan sumber listrik cadangan.
Lebih jauh, Purwadi menilai persoalan keandalan listrik menjadi semakin penting mengingat Kalimantan Timur kini memegang peran strategis sebagai daerah penyangga sekaligus lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan pemerintahan baru sangat bergantung pada infrastruktur dasar yang andal, termasuk sistem kelistrikan.
“IKN membutuhkan pasokan listrik dalam kapasitas besar dan harus stabil. Kalau persoalan seperti ini masih terus berulang, tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan terhadap kesiapan infrastruktur daerah,” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas penjelasan PT PLN yang sebelumnya menyebut pemadaman terjadi akibat gangguan teknis di dua titik jaringan secara bersamaan, ditambah berkurangnya pasokan daya karena salah satu unit PLTGU Tanjung Batu sedang tidak beroperasi.
Bagi Purwadi, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai kesiapan sistem cadangan yang dimiliki perusahaan penyedia listrik negara tersebut.
Ia berpendapat bahwa gangguan teknis memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun sistem pelayanan publik seharusnya dirancang agar tetap mampu beroperasi ketika salah satu pembangkit mengalami gangguan ataupun pemeliharaan.
“Masa perusahaan sebesar BUMN tidak memiliki sistem cadangan yang benar-benar siap? Kita bepergian membawa mobil saja selalu menyiapkan ban serep. Harusnya ketika satu pembangkit bermasalah, pembangkit lain sudah siap mengambil alih sehingga masyarakat tidak menjadi korban,” ucapnya.
Selain meminta evaluasi terhadap sistem kelistrikan, Purwadi juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat pengawasan terhadap keandalan infrastruktur energi.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan optimal, terlebih listrik menjadi salah satu infrastruktur utama yang menopang investasi, industri, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas pemerintahan.
Ia juga menyoroti posisi masyarakat sebagai pelanggan yang selama ini memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu.
“Sebagian besar masyarakat membayar listrik tepat waktu. Pelanggan prabayar bahkan harus membeli token terlebih dahulu sebelum listrik bisa digunakan. Karena itu pelayanan juga harus terus ditingkatkan,” katanya.
Purwadi menilai solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan mengimbau masyarakat menghemat penggunaan listrik atau menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) ketika terjadi gangguan pasokan.
Yang lebih mendesak, menurutnya, adalah memastikan tersedianya sistem cadangan yang mampu menjaga kontinuitas pasokan energi sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak kembali terganggu setiap kali terjadi gangguan teknis.
“Harus ada langkah antisipasi yang nyata dan plan B yang benar-benar siap dijalankan. Listrik hari ini bukan lagi sekadar penerangan. Ia menjadi urat nadi ekonomi daerah. Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati, tetapi juga produktivitas, pelayanan, dan kepercayaan terhadap kesiapan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
