Samarinda, Kaltimetam.id – Dorongan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya di Kutai Barat kembali menguat. Lonjakan aspirasi ini tidak terlepas dari keluhan masyarakat pedalaman yang menuntut pelayanan publik lebih cepat, merata, dan tidak berbelit.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut masalah akses yang selama ini dialami warga menjadi bukti perlunya wilayah administratif baru yang lebih dekat dengan sentra penduduk.
Menurut Ekti, selama ini masyarakat di kawasan pedalaman Kutai Barat harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan layanan dasar seperti adminduk, perizinan, hingga pelayanan kesehatan. Bagi sejumlah kecamatan yang lokasinya terpencil, urusan birokrasi dapat memakan waktu berhari-hari. Kondisi inilah yang membuat wacana pemekaran kembali relevan.
“Pemekaran bukan sekadar memisahkan wilayah, tetapi mendekatkan pelayanan publik agar warga tidak terus dibebani jarak dan infrastruktur terbatas,” ujar Ekti.
Ia menjelaskan bahwa tim persiapan pemekaran Benua Raya sebenarnya telah dibentuk pada 2019. Namun, tim tersebut belum menyampaikan laporan resmi ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Padahal, tanpa proses formal, gagasan pemekaran akan tetap berada pada tataran wacana tanpa pergerakan administratif ke pusat.
Menurut Ekti, persoalan ini harus dilihat dari sudut pandang kebutuhan wilayah, bukan sekadar isu politik kewilayahan. Percepatan pelayanan pemerintahan menjadi dasar utama mengapa pemekaran perlu dipertimbangkan secara serius, apalagi Kutai Barat memiliki tantangan geografis berupa sungai, perbukitan, dan hutan yang memisahkan antarwilayah.
Ia menyebut contoh pemekaran Mahakam Ulu sebagai cermin keberhasilan. Sebelum dimekarkan, layanan publik tidak dapat menyentuh warga secara merata karena jarak dan akses terbatas. Namun setelah Mahulu menjadi DOB, kendala tersebut berangsur teratasi karena titik layanan berpindah dekat dengan warga.
“Mahulu itu contoh konkret, pemekaran membuat layanan langsung sampai ke masyarakat tanpa harus melalui rantai administrasi berlapis,” kata Ekti.
Ia menilai bahwa masyarakat Benua Raya membutuhkan pola yang sama. Pemerintahan baru di wilayah tersebut nantinya diharapkan mampu memangkas jarak, mempersingkat waktu pelayanan, dan membuka ruang kebijakan yang lebih sesuai kebutuhan lokal. Dengan begitu, desa-desa di jantung pedalaman tidak lagi tertinggal dari sektor pembangunan. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
