Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dan responsif menyikapi keresahan masyarakat terkait kerusakan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang diduga disebabkan oleh penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tercampur di beberapa SPBU di wilayah kota tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp300.000 kepada setiap warga terdampak.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menyikapi situasi yang dialami masyarakat.
“Kami sepakat memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 kepada semua pemilik kendaraan sepeda motor yang berdomisili atau ber-KTP di Samarinda, yang mengalami kerusakan akibat BBM yang diduga tercampur,” ujarnya.
Menurut Wali Kota, langkah ini diambil sebagai upaya konkret pemerintah untuk tidak hanya menyatakan keprihatinan, tetapi juga memberikan solusi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Meski jumlahnya tidak besar, bantuan tersebut dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab pemerintah kota terhadap persoalan warganya.
“Walaupun kecil, walaupun sederhana bantuannya, tapi kami berpikir ini lebih solutif daripada hanya sekedar membuat pernyataan-pernyataan yang tidak memberi solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa bantuan ini dikhususkan hanya bagi warga yang berdomisili di Samarinda, dibuktikan dengan kepemilikan KTP Samarinda. Selain itu, kerusakan kendaraan harus terjadi dalam kurun waktu antara 28 Maret hingga 8 April 2025, yang merupakan periode ketika laporan kerusakan meningkat signifikan.
“Yang kami bantu adalah warga Samarinda yang motornya rusak dalam rentang waktu itu, akibat BBM yang diduga tercampur,” katanya.
Untuk memastikan validitas pengajuan, warga diminta melampirkan bukti dari bengkel, seperti nota pembayaran, invoice, atau surat keterangan yang menyatakan bahwa kerusakan memang terjadi akibat pengurasan BBM yang tercampur. Bukti tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam proses verifikasi.
Guna menghindari penumpukan dan antrean panjang di satu lokasi, Pemkot Samarinda menyalurkan bantuan ini melalui 10 kantor kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Warga cukup datang ke kantor kecamatan sesuai domisili mereka dengan membawa dokumen yang diperlukan.
“Kalau domisilinya di Sambutan, ya datang ke Kantor Kecamatan Sambutan. Kalau tinggal di Palaran, cukup ke Palaran saja. Kami tidak ingin menumpuk orang di satu titik,” jelas Andi Harun.
Penyaluran bantuan akan dilaksanakan selama satu minggu, mulai hari Senin hingga Sabtu, untuk memberi waktu yang cukup bagi warga dalam mengurus klaim bantuan mereka.
Sebelumnya, sejumlah warga Samarinda melaporkan kerusakan mesin pada kendaraan mereka, terutama sepeda motor, setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax di beberapa SPBU. Kerusakan yang umum dilaporkan adalah mesin mati mendadak, suara kasar, hingga kendaraan tidak dapat dinyalakan kembali. Hasil pemeriksaan di beberapa bengkel menunjukkan adanya indikasi bahwa BBM yang digunakan tercampur dengan zat lain yang menurunkan kualitasnya.
Meski penyebab pastinya masih dalam investigasi, pemerintah tidak menunggu terlalu lama untuk mengambil langkah tanggap. Respons cepat ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat yang terdampak langsung maupun secara tidak langsung.
Pemkot Samarinda mengimbau agar warga yang mengalami kerusakan motor dalam periode yang disebutkan segera melengkapi berkas dan mendatangi kantor kecamatan terdekat untuk mengurus bantuan. Pemkot juga menekankan pentingnya kejujuran dalam pengajuan klaim, agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Jangan ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Langkah yang diambil Pemkot Samarinda ini menuai apresiasi dari banyak pihak. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, bantuan sekecil apapun tetap sangat berarti bagi masyarakat, khususnya para pengendara roda dua yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan mereka baik untuk bekerja, mengantar anak sekolah, atau keperluan sehari-hari.
“Setidak-tidaknya ini adalah sesuatu yang kami perbuat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir, dan tidak hanya diam,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
