Samarinda, Kaltimetam.id – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Mahakam Ulu (Geram Ulu) mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu (6/8/2025). Mereka membawa tiga tuntutan utama yang berkaitan dengan persoalan mendesak di wilayah perbatasan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kejelasan bantuan logistik, dan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Wilayah Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia hingga kini masih mengalami keterisolasian, terutama dalam hal akses darat yang layak.
Hal ini berdampak langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, serta perekonomian warga yang bergantung pada transportasi sungai.
“Kita dari Mahulu menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai,” ujar Papilus Klasen, koordinator lapangan aksi.
Papilus menjelaskan, kondisi jalan yang menghubungkan antar-kecamatan di Mahulu masih jauh dari kata layak. Jalur darat dari Long Bagun ke Long Pahangai rusak parah dan sulit dilalui, bahkan oleh kendaraan khusus sekalipun.
Sementara itu, jalur Long Pahangai ke Long Apari belum memiliki akses jalan sama sekali, membuat warga harus tetap mengandalkan sungai sebagai jalur utama mobilitas.
Ia menambahkan bahwa beberapa jembatan yang menjadi akses penting antarwilayah juga diketahui dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan secara optimal oleh masyarakat.
“Mobil Triton 4×4 aja ngos-ngosan masuk ke sana, apalagi kendaraan biasa,” tambah Papilus.
Jarak tempuh dari pedalaman Mahulu menuju ibu kota provinsi pun sangat jauh dan memakan waktu berjam-jam. Jika menggunakan mobil travel, waktu tempuh tercepat bisa mencapai 15 jam, bahkan lebih lama saat musim hujan atau kerusakan jalan semakin parah.
Kondisi ini menurut Papilus menjadi salah satu sebab utama mengapa infrastruktur jalan menjadi tuntutan mendesak yang diangkat dalam aksi tersebut.
Di tengah aspirasi yang disampaikan, massa Geram Ulu juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan logistik ke wilayah mereka. Mereka mendesak Pemprov untuk memberikan kejelasan dan memastikan distribusi logistik dilakukan secara merata dan adil.
“Setiap tahun kita hadapi kemarau dan logistik terhambat karena jalan enggak ada,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa Geram Ulu akhirnya diterima untuk audiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Pemerintah Provinsi, kata Seno, memahami keresahan masyarakat Mahulu dan menegaskan bahwa langkah konkret sudah dilakukan. Salah satunya adalah pengucuran dana senilai Rp200 miliar untuk pembangunan jalan dari Batas Tering hingga ke Ujuh Bilang di Mahakam Ulu yang dimulai tahun ini.
Tak hanya itu, dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran senilai Rp300 miliar telah disiapkan dengan skema multiyears. Pada 2025, dana sebesar Rp80 miliar akan mulai dicairkan dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Ditambah lagi, Provinsi Kaltim juga akan menganggarkan Rp120 miliar di 2026, sementara sisa APBN untuk proyek ini mencapai Rp220 miliar.
“Anggaran itu cukup untuk menyelesaikan jalan dari Tering sampai ke Ujuh Bilang,” kata Seno Aji saat ditemui usai audiensi.
Selain soal jalan, Pemprov juga mengungkapkan adanya proyek strategis nasional yang akan menyasar wilayah hulu Sungai Mahakam. Proyek tersebut berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diproyeksikan menghasilkan pasokan listrik sebesar 300 megawatt. Listrik ini nantinya akan dialirkan tidak hanya ke Mahulu, tapi juga ke Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda.
Proyek itu merupakan hasil kerja sama dengan PLN dan kini sedang dalam tahap persiapan teknis serta pengurusan izin. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat dimulai pada tahun depan, dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ketimpangan energi di wilayah perbatasan.
“Insya Allah tahun depan sudah bisa mulai pembangunannya,” ucap Seno.
Meski telah mendapat respons dan janji dari pemerintah, Papilus menegaskan bahwa Geram Ulu akan tetap mengawal proses pembangunan. Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam jika tak ada perkembangan konkret dalam waktu yang wajar, sekaligus meminta komitmen Pemprov untuk terus terbuka terhadap evaluasi publik.
“Yang penting ada komitmen, dan janji itu akan kita pegang,” tutup Papilus. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
