Samarinda, Kaltimetam.id – Program internet desa di Kalimantan Timur tetap berlanjut pada 2026 meski menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memilih menyesuaikan kapasitas layanan agar jaringan yang telah terpasang tidak terhenti.
Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah menjaga keberlanjutan akses digital di pedesaan sekaligus memastikan desa yang belum terjangkau tetap dapat masuk dalam prioritas perluasan jaringan.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan hingga akhir 2025 jaringan internet desa telah menjangkau 802 desa dari total 841 desa di Kaltim.
“Target dalam perencanaan sebenarnya 716 desa, tetapi realisasinya sudah mencapai 802 desa. Artinya, cakupan layanan kita sudah sekitar 95 persen,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).
Meski capaian tersebut melampaui target, ia mengakui masih terdapat puluhan desa yang belum terlayani dan menjadi fokus lanjutan pada tahun ini.
Memasuki 2026, keterbatasan kemampuan keuangan daerah berdampak pada alokasi anggaran program.
Diskominfo baru memperoleh pagu awal sekitar Rp8 miliar dengan proyeksi tambahan melalui APBD Perubahan sehingga totalnya diperkirakan hanya sekitar Rp13 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan ideal operasional jaringan selama setahun diperkirakan mencapai Rp16 miliar hingga Rp20 miliar. Selisih itulah yang membuat pemerintah harus menyesuaikan skema layanan.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, kami memilih menyesuaikan kapasitas bandwidth. Jaringannya tetap aktif, tidak dicabut, dan desa juga tidak dibebani biaya,” jelasnya.
Penyesuaian dilakukan dengan menurunkan kecepatan akses di sejumlah titik, misalnya dari 100 Mbps menjadi sekitar 50 Mbps.
Menurut Faisal, langkah ini diambil agar layanan tetap berjalan sambil membuka ruang untuk perluasan jaringan.
“Kebijakan ini sifatnya sementara. Tujuannya supaya desa yang belum terpasang tetap bisa kita layani tahun ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan akses internet desa tetap menjadi prioritas karena berperan penting dalam pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting masyarakat tetap bisa mengakses internet. Penyesuaian ini adalah langkah realistis agar layanan tidak berhenti,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
