Tenggarong, Kaltimetam.id – Polemik dugaan intimidasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, terus menjadi perhatian publik.
Komisi III DPR RI memastikan akan memanggil Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin mendatang untuk meminta klarifikasi terkait insiden tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa apabila benar Kapolres Kukar melakukan tindakan yang dinilai tidak pantas terhadap seorang senator, maka hal itu patut disesalkan. Menurutnya, sebagai pejabat publik yang memegang amanat konstitusi, seorang kapolres seharusnya mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan wakil rakyat, bukan justru bersikap konfrontatif.
“Harusnya Kapolres bekerja sama dan berkoordinasi dengan senator agar masalah-masalah masyarakat di Kutai Kartanegara bisa diselesaikan dengan baik. Sangat disayangkan jika yang bersangkutan melakukan pengecaman terhadap Senator Henock,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya Kapolres Kukar untuk secara terbuka meminta maaf kepada Senator Henock.
“Senator Henock adalah wakil rakyat yang selama ini bekerja keras membela rakyat yang diwakilinya. Sikap intimidatif justru akan mencederai semangat demokrasi dan mencoreng wajah institusi kepolisian,” imbuhnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurut Habiburokhman, DPR tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, baik kepada senator maupun masyarakat biasa yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
“Kami ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme. Kalau ada kesalahan, tentu harus ada evaluasi dan koreksi, agar ke depan Polri semakin dipercaya rakyat,” tutupnya.
Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual menyampaikan apresiasi kepada Polri yang dinilai telah bergerak cepat dan tegas merespons persoalan ini. Ia menilai, langkah Polri yang segera menindaklanjuti dugaan intimidasi membuktikan komitmen institusi dalam menjaga marwah penegakan hukum dan melindungi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya.
“Terlebih, pejabat kepolisian di Kukar yang sebelumnya diduga terlibat intimidasi kini telah resmi diganti. Saya berterima kasih kepada Polri. Saya hanya menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat kepada saya,” ujarnya.
Senator asal Kaltim ini menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan adil tanpa pandang bulu. Ia menyoroti fenomena hukum yang kerap dianggap “tumpul ke atas, tajam ke bawah,” yang menurutnya tidak boleh terus berulang.
“Aparat penegak hukum harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil merasa ditindas, sementara kepentingan besar dilindungi. Itu akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” kata Henock.
Terakhir, Henock berharap, kasus yang menimpanya bisa menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk memperkuat integritas dan memperbaiki kultur kerja aparat di lapangan. Menurutnya, Polri harus benar-benar menunjukkan semboyan Presisi yang selama ini digadang-gadang sebagai semangat reformasi internal kepolisian.
“Langkah cepat Polri patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah keberlanjutan perbaikan di tubuh institusi kepolisian. Jangan sampai kasus ini hanya jadi insiden sesaat tanpa tindak lanjut yang nyata,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
