Samarinda, Kaltimetam.id – Ribuan mahasiswa, pengemudi ojek online, serta masyarakat dari berbagai elemen memenuhi ruas jalan di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025).
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) datang dengan semangat membara, menyuarakan 11 tuntutan besar yang dianggap mewakili suara rakyat.
Aksi yang digelar sejak pagi ini menjadi salah satu unjuk rasa terbesar di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga pekerja sektor informal dan warga sipil ikut bergabung, menjadikan suasana semakin padat dan penuh energi perjuangan.
Massa aksi memulai perjalanan dari Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, ikon religius di jantung Kota Samarinda. Dari titik kumpul tersebut, ribuan peserta melakukan long march menyusuri Jalan Cendana hingga menuju Jalan Teuku Umar, tempat gedung DPRD Kaltim berdiri megah.
Di sepanjang jalan, mereka membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap pemerintah, poster dengan kalimat sindiran, hingga bendera organisasi mahasiswa. Yel-yel perjuangan menggema di udara, disambut tepuk tangan warga sekitar yang turut menyaksikan iring-iringan massa.
Menjelang siang, massa sudah memenuhi halaman dan jalan utama di depan Gedung DPRD Kaltim.
Tidak ingin aksi berlangsung tanpa kepastian, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel serta sejumlah anggota dewan turun langsung menemui peserta aksi.
Hasanuddin bahkan menaiki truk orasi yang sebelumnya digunakan mahasiswa. Dengan pengeras suara di tangannya, ia berusaha menenangkan massa yang sejak pagi berorasi lantang.
“Tenang rekan-rekan semua. Di daerah kita, kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata,” ujar Hasanuddin.
Pernyataan itu sontak disambut sorakan panjang dari ribuan peserta aksi. Bagi mahasiswa, kehadiran Ketua DPRD di tengah kerumunan menjadi bukti adanya ruang komunikasi terbuka antara rakyat dan wakilnya.
Aliansi Mahakam kemudian membacakan 11 tuntutan utama mereka. Poin-poin tersebut tidak hanya menyentuh persoalan hukum dan politik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat, pendidikan, hingga isu lingkungan.
1.Tolak RUU KUHAP.
2.Hapus tunjangan mewah DPR.
3.Sahkan RUU Perampasan Aset.
4.Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
5.Sahkan RUU Masyarakat Adat.
6.Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
7.Tingkatkan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
8.Tolak pemutihan dosa pemerintah.
9.Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat.
10.Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat serta ciptakan kebijakan pro-rakyat.
11.Hentikan oligarki politik, demokrasi palsu, kejahatan ekologis, dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan.
Tuntutan tersebut, menurut mahasiswa, adalah refleksi kegelisahan masyarakat Kaltim yang menghadapi tekanan ekonomi, maraknya eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan politik yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan pihaknya menyetujui aspirasi mahasiswa. Menurutnya, apa yang disampaikan aliansi tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan Aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, maupun isu lain. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” ujar Husni.
Namun ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar tuntutan bersifat nasional, sehingga keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Untuk itu, kami akan mengawal agar suara mahasiswa benar-benar sampai. Jangan sampai berhenti hanya di Samarinda,” tambahnya.
Lebih jauh, Husni mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mungkin ingin menunggangi gerakan ini.
Hingga sore, aksi berlangsung dengan tertib. Aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik, sementara tim medis dari PMI dan relawan kemanusiaan siaga di sekitar lokasi. Tidak ada bentrok yang terjadi, membuat aksi ini dipandang sebagai unjuk rasa damai yang berhasil mengedepankan aspirasi rakyat tanpa kekerasan.
Bagi Husni, aksi tersebut menjadi pengingat penting bagi para legislator agar terus berempati pada rakyat.
“Kami menyadari anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kami harus introspeksi diri dan benar-benar menjalankan amanat rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keresahan mahasiswa sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Keputusan presiden untuk menganulir kenaikan tunjangan sudah tepat. Kami mendukung penuh langkah itu. Paling tidak, anggaran tersebut bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
