Samarinda, Kaltimetam.id – Kematian seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga membuka tabir persoalan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah diketahui jenazah korban disalatkan di sekolah akibat keterbatasan kondisi rumah, sekaligus mengungkap realitas kemiskinan yang masih terjadi di Kalimantan Timur.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa pihaknya pertama kali menerima laporan dari salah satu komite sekolah terkait adanya siswa yang meninggal dunia dan disalatkan di lingkungan sekolah.
“Awalnya kami mendapat laporan dari komite SMK 4 Samarinda bahwa ada anak yang meninggal dunia dan disalatkan di sekolah dengan kecurigaan tertentu,” ujarnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim TRC PPA langsung melakukan penelusuran dengan mendatangi rumah keluarga korban. Dari hasil konfirmasi, diketahui bahwa keputusan untuk menyalatkan jenazah di sekolah bukan tanpa alasan.
“Setelah kami datang ke rumah orang tua, ternyata kondisi rumahnya memang tidak memungkinkan. Ruang tamu menyatu dengan dapur, sehingga tidak ada tempat yang layak untuk proses pemulasaraan,” jelas Rina.
Selain itu, keluarga korban juga diketahui tidak tergabung dalam sistem rukun kematian di lingkungan setempat, sehingga semakin menyulitkan proses penanganan jenazah.
Dalam situasi tersebut, pihak sekolah disebut mengambil peran penting dengan membantu seluruh proses, mulai dari pemulasaraan hingga pemakaman. Sekolah juga menyediakan tempat untuk pelaksanaan salat jenazah serta fasilitas ambulans untuk mengantar ke pemakaman.
“Alhamdulillah semua dibantu oleh pihak sekolah, dari pemulasaraan, disalatkan di sekolah, hingga ambulans untuk pemakaman,” katanya.
Namun di balik bantuan tersebut, Rina menyoroti persoalan yang lebih mendalam, yakni kondisi ekonomi keluarga korban yang dinilai sangat memprihatinkan. Ia menyebut, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah penggunaan sepatu sekolah yang sudah tidak sesuai ukuran akibat keterbatasan ekonomi.
“Yang menjadi kemirisan adalah masih ada anak di Kaltim yang harus bertahan dalam kondisi serba kekurangan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perlengkapan sekolah pun tidak terpenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, kasus ini tidak berdiri sendiri. Ia menilai masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem, namun belum terdata dengan baik sehingga tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Rina mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah kasus serupa di lapangan, termasuk anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
“Kami menemukan ada puluhan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bahkan ada anak usia 8 tahun dengan kondisi kesehatan sangat memprihatinkan karena kurang gizi dan penyakit,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah keterbatasan ekonomi, minimnya akses pendidikan, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti transportasi.
Lebih jauh, Rina menekankan pentingnya peran pemerintah melalui perangkat paling bawah, yakni Rukun Tetangga (RT), dalam melakukan pendataan warga secara akurat dan menyeluruh.
“RT adalah perpanjangan tangan pemerintah. Mereka harus mendata semua warga, baik yang memiliki KTP setempat maupun pendatang yang tinggal di rumah sewa,” jelasnya.
Menurutnya, lemahnya pendataan menjadi salah satu penyebab utama bantuan sosial tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
“Jangan ada lagi istilah ini warga saya atau bukan warga saya. Selama mereka memiliki KTP Kalimantan Timur, mereka adalah warga yang harus diperhatikan,” tututnya.
Rina menambahkan, data yang akurat dari tingkat RT sangat penting untuk disalurkan ke tingkat kelurahan hingga pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Data itu kunci. Kalau datanya tidak benar, maka bantuan tidak akan tepat sasaran,” lanjutnya.
Kasus meninggalnya siswa SMK ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam memperbaiki sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa di tengah pembangunan daerah, masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Kami berharap tidak ada lagi anak-anak yang harus mengalami hal serupa. Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi tentang bagaimana kita memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
