Samarinda, Kaltimetam.id – Ancaman terhadap keselamatan Jembatan Mahakam semakin nyata seiring mandeknya perbaikan fender atau pelindung tiang utama jembatan yang berfungsi meredam benturan kapal. Kondisi ini memperoleh sorotan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, yang menilai pemerintah pusat maupun daerah lamban dan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut keselamatan publik tersebut.
Data dari Pelindo Kaltim menunjukkan bahwa lebih dari 200 kapal tongkang melintasi Sungai Mahakam setiap hari, menjadikan jalur sungai ini salah satu jalur transportasi batu bara dan logistik tersibuk di Indonesia. Dengan intensitas lalu lintas setinggi itu, keberadaan fender bukan sekadar pelengkap, tetapi benteng utama yang mencegah terjadinya benturan fatal terhadap struktur jembatan.
Namun hingga pertengahan 2025, proyek perbaikan fender yang seharusnya rampung tahun ini masih stagnan tanpa kejelasan progres.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyampaikan kritik keras terhadap lambatnya perbaikan. Ia menegaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari Komisi II DPRD Kaltim, pengerjaan fender seharusnya selesai pada September atau paling lambat November 2025.
“Berdasarkan laporan Komisi II, pengerjaan perbaikan fender seharusnya rampung pada September atau paling lambat November 2025,” ujar Hasanuddin.
Namun kenyataan yang diterima DPRD berkebalikan dengan target tersebut. Hingga kini mereka belum mendapatkan informasi konkret mengenai status pekerjaan. Tidak ada laporan persentase progres, tidak ada pemaparan timeline, dan tidak ada transparansi dari pihak pelaksana maupun pihak penabrak yang berkewajiban melakukan perbaikan.
“Sampai sekarang kita belum tahu, itu sudah jadi atau belum. Kalau sudah atau belum, berapa persen? Semua tidak jelas,” tegasnya.
Risiko yang dihadapi bukan kecil. Tanpa fender yang berfungsi, tiang utama Jembatan Mahakam berada dalam ancaman serius. Hasanuddin menegaskan bahwa satu benturan besar dari kapal tongkang berkapasitas ratusan ton dapat menimbulkan kerusakan struktural yang sulit dipulihkan.
“Fender itu penahan utama kalau ada kapal lepas kendali. Kalau tiang utama yang ditabrak, saya yakin itu paling tidak miring. Dan kalau sudah miring, itu bencana nasional,” jelasnya.
Jembatan Mahakam merupakan urat nadi mobilitas di Samarinda yang menghubungkan wilayah timur dan barat kota. Kerusakan pada jembatan akan melumpuhkan transportasi darat, menghambat distribusi logistik, menimbulkan kemacetan parah, dan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di sebagian besar Kalimantan Timur.
Para ahli konstruksi menilai bahwa tiang jembatan yang mengalami pergeseran akibat benturan berat bisa memerlukan perbaikan besar yang tidak hanya memakan biaya besar namun juga waktu yang sangat panjang. Dalam kondisi terburuk, jembatan bahkan dapat ditutup total untuk proses pemulihan.
Merespons ketidakjelasan yang semakin meresahkan, DPRD Kaltim melalui Komisi II menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 26 November 2025.
Rapat ini akan mempertemukan berbagai pihak, antara lain KSOP sebagai regulator transportasi laut, Pelindo selaku operator pelabuhan, Perusda MBS, Kepolisian, Kejaksaan, Pihak penabrak fender sebelumnya serta Pihak kontraktor perbaikan.
RDP ini dimaksudkan untuk menggali akar persoalan, menegaskan kembali kewajiban masing-masing pihak, dan menemukan solusi tegas agar perbaikan dapat segera diselesaikan.
Menurut DPRD, RDP bukan hanya forum klarifikasi, tetapi tahap akhir sebelum tindakan hukum diterapkan jika ditemukan unsur kelalaian atau pengabaian kewajiban.
Dalam rangka mitigasi sementara, telah diusulkan pembatasan operasional kapal dengan berat lebih dari 500 Gross Register Tonnage (GRT). Namun kebijakan tersebut dinilai belum berjalan optimal.
“KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator mestinya bisa menghentikan aktivitas satu atau dua hari untuk memastikan fender sudah layak. Ini malah terus jalan,” tegasnya.
Ia menilai ketidaktegasan regulator menyebabkan potensi risiko tetap tinggi setiap harinya.
Sungai Mahakam memegang peran krusial bagi perekonomian daerah. Ia menjadi jalur utama pengangkutan Batu Bara, Bahan baku industri, Logistik rumah tangga, serta Material konstruksi.
Ketika jembatan terancam, maka sistem logistik regional ikut terancam. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa bila jembatan harus ditutup sementara akibat kerusakan, kerugian dapat mencapai miliaran rupiah per hari, belum termasuk dampak lanjutan seperti keterlambatan ekspor, peningkatan biaya distribusi barang, dan kemacetan yang melumpuhkan aktivitas warga.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa perbaikan fender harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah. Mereka meminta semua pihak memiliki kesadaran bahwa persoalan ini menyangkut nyawa ribuan pengguna jalan dan stabilitas infrastruktur transportasi Kalimantan Timur.
“Kami tidak akan menunggu kejadian berikutnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada alasan teknis atau administratif,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
