Samarinda, Kaltimetam.id – Proyek Teras Samarinda kini menjadi sorotan setelah munculnya video viral seorang pria yang mengaku sebagai pelaksana dari PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP). Dalam video yang beredar luas di media sosial, pria tersebut menuding bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Kota Samarinda diduga melakukan praktik tidak transparan dalam proyek tersebut. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti kuat atas dugaan penyimpangan dan siap mengungkapnya ke publik.
Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, beberapa jam setelah video tersebut viral, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda secara mengejutkan menggelar mediasi dengan memanggil pihak PT SAIP. Dalam pertemuan tersebut, Kejari meminta agar perusahaan segera membayarkan upah pekerja proyek yang hingga kini masih tertunggak.
Langkah ini memicu tanda tanya di masyarakat apakah ada dua perwakilan dari PT SAIP yang berbeda pendapat, atau ada skenario lain yang belum terungkap.
Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyatakan bahwa langkah Kejari dalam memediasi pembayaran upah pekerja memang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya berhenti di situ. Jika benar ada dugaan permainan dalam proyek ini, maka Kejari harus bertindak lebih jauh untuk mengusut dan mengungkap kebenarannya.
“Saya tidak menyayangkan langkah Kejari dalam mediasi, itu tindakan yang baik. Tapi apakah masalah ini hanya akan berhenti di situ saja? Seharusnya mereka juga memanggil pria dalam video itu dan meminta bukti-bukti yang dia miliki. Kalau memang ada dugaan permainan dalam proyek ini, jangan hanya selesai dengan pembayaran upah pekerja. Ini menyangkut uang negara, dan harus ditelusuri secara transparan,” tegas Adnan.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik serupa di proyek-proyek infrastruktur lain yang menggunakan dana APBD. Jika dugaan dalam proyek Teras Samarinda ini terbukti, maka bukan tidak mungkin ada proyek lain yang mengalami hal serupa.
“Kalau memang ada permainan dalam proyek ini, jangan sampai dibiarkan. Ini bukan hanya soal satu proyek, tetapi soal bagaimana kita mengelola anggaran daerah dengan benar. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan proyek-proyek seperti ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tambahnya.
Selain itu, Adnan juga menegaskan bahwa Kejari seharusnya lebih proaktif dalam menanggapi video viral tersebut. Jika ada seseorang yang mengaku memiliki bukti dugaan penyimpangan, maka Kejari seharusnya segera memanggilnya untuk dimintai keterangan dan diuji kebenarannya.
“Kalau memang pria dalam video itu punya bukti, kenapa tidak segera dipanggil dan diperiksa? Kalau ingin benar-benar menegakkan hukum dan mengusut kebenaran, jangan hanya fokus pada pembayaran upah pekerja. Ini menyangkut dana publik, dan harus diusut tuntas,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
