Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Demi mendukung penyusunan dokumen tersebut, Universitas Mulawarman (Unmul) pun menggelar diskusi publik mengangkat tema “Transformasi Pembangunan Menuju Kalimantan Timur Maju, Adil dan Berkelanjutan: Pencapaian, Arah Kebijakan dan Tantangan di Era Strategis”.
Kegiatan yang digelar di Unmul Hub, Samarinda, Selasa (30/1/2024) itu menghadirkan sejumlah narasumber kunci serta diskusi panel dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, akademisi, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. Turut hadir Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian untuk memberikan sambutan, bersama Rektor Unmul Prof., Abdunnuur, M.Si., IPU, ASEAN. Eng, dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Profesor Abdunnuur menjelaskan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kebanggaan Kaltim, Unmul berupaya untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi di Bumi Etam. Serta terus mendukung pemerintah, dalam bentuk riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu membangun sinergitas.
“Sekarang sudah ada tidak pilihan untuk terus bertransformasi membangun ekonomi Kaltim yang maju, adil dan berkelanjutan,” ucapnya.
Baca berita lainnya: Hetifah Ajak Ibu dan Perempuan Meningkatkan Pengetahuan
Sementara itu, Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 memerlukan informasi strategis dari berbagai pihak dalam mencapai transformasi pembangunan dalam 20 tahun ke depan. Dalam RPJPD sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru diselesaikan akhir 2023, semangat transformasi pembangunan telah dituangkan.
“Barangkali kita perlu meletakkan landasan yang kuat, agar rencana dan spirit yang telah dituangkan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Transformasi pembangunan ucap dia, terbagi dalam tiga area. Pertama adalah transformasi sosial, selanjutnya transformasi ekonomi, dan terakhir transformasi tata kelola. Ketiga aspek tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius demi mencapai Indonesia Emas 2045.
“Khusus untuk transformasi sosial adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM). Sedangkan dalam pengembangan transformasi ekonomi adalah mampu berkembang dalam sektor industri digital, pariwisata, dan ekspor. Sedangkan transformasi tata kelola mampu mengikuti yang diamanatkan pemerintah pusat,” ucap dia.
Baca berita lainnya: Progress Teras Samarinda Tahap I Ditargetkan Rampung pada Februari 2024
Dengan rencana pembangunan yang matang, diharapkan ekonomi di Kaltim mamu meningkat. Meskipun saat ini Bumi Etam menjadi salah satu provinsi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dari 5 provinsi di Kalimantan.
“Semoga RPJPD 2025-2045 menjadi dokumen yang taktis sehingga bisa dilaksanakan dan mudah untuk diimplementasikan para pihak,” harap dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendukung penuh transformasi pembangunan melalui RPJPD 2025-2045 seperti yang telah dipaparkan Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Dia memberikan masukan agar pembangunan Kaltim turut mengikuti rencana pemerintah pusat dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai mitra IKN, wilayah-wilayah Kaltim lainnya diharapkan mampu mengikuti komitmen pembangunan futuristik yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Serta mampu responsif terhadap gender.
Sebagai seorang planolog lulusan Institut Teknik Bandung (ITB) ini menyarankan agar Kaltim menjadi wilayah yang menerapkan prinspip kota inklusif. Sehingga menjadikan Bumi Etam menjadi wilayah milik semua kalangan.
Baca berita lainnya: Pedagang Pindahan dari Pasar Pagi ke Pasar Sungai Dama Keluhkan Omzet Penjualan Turun
Sedangkan dari aspek ekonomi, Hetifah mengharapkan agar sektor ekonomi kreatif (ekraf) mendapat perhatian yang lebih besar. Pasalnya, sektor ini dapat terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diharapkan mampu berasing dengan sektor pertambangan dan perkebunan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kaltim selama ini.
“Serta melakukan peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja,” jelas dia.
Transformasi tata kelola yang dicanangkan dalam RPJPD 2025-2045, Calon Legislatif DPR RI Partai Golkar Dapil Kaltim ini menyarankan agar Pemprov Kaltim memberikan ruang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) muda untuk dapat memanfaatkan pengembangan digitalisasi sehingga dapat dijadikan sebagai pelayanan publik.
Terakhir, satu-satunya perempuan dari delapan Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini mengharapkan transformasi pembangunan di Kaltim dapat sejalan dengan pemerintahan pusat. Sehingga ini menjadi pemandu bagi seluruh pemimpin dari tingkat nasional hingga daerah untuk mewujudkan Kaltim yang adil, maju, dan berkelanjutan.
“Ini menjadi tugas saya juga juga untuk memastikan pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan Kaltim baik dari aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan tata kelola,” tutup Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. (RTA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
