Harga Bahan Pokok di Samarinda Ikut Naik Akibat Biaya Distribusi

Ilustrasi pedagang di Pasar Segiri yang mengalami dampak kenaikan sejumlah bahan pokok karena terkendala distribusi. (Foto: Ree/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Samarinda dalam beberapa waktu terakhir tak lepas dari persoalan di balik layar, yakni distribusi yang kian mahal dan tidak efisien.

Dari dapur pasokan hingga lapak pedagang, biaya angkut menjadi beban yang akhirnya diteruskan ke konsumen.

Sejumlah komoditas seperti tomat, ikan tongkol, minyak goreng, hingga beras tercatat mengalami penyesuaian harga.

Kenaikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh meningkatnya ongkos pengiriman dari daerah pemasok, khususnya dari luar Kalimantan.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda Samarinda, Marnabas, menjelaskan bahwa biaya distribusi menjadi faktor dominan yang mendorong perubahan harga di tingkat pasar.

“Ini dipengaruhi biaya angkut jadi harga pasar ikut naik. Biaya angkut dari Sulawesi itu naik sekitar Rp8.000 jadi Rp12.000,” sebut Marnabas, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, lonjakan ongkos tersebut tidak berdiri sendiri. Di lapangan, distribusi barang masih menghadapi kendala antrean bahan bakar minyak (BBM), terutama di jalur-jalur strategis seperti kawasan Palaran.

Kondisi ini membuat waktu tempuh distribusi menjadi lebih lama dan biaya operasional meningkat.

Antrean yang terjadi tidak hanya berdampak pada keterlambatan pasokan, tetapi juga menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Dalam jangka pendek, kondisi ini membuat harga di pasar sulit dikendalikan.

“Biaya angkut bisa naik kalau antre BBM terlalu lama, dan itu nanti berpengaruh ke harga barang,” jelasnya.

Pemerintah Kota Samarinda pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya mulai disiapkan untuk meredam gejolak harga, salah satunya melalui operasi pasar dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Intervensi ini rencananya dilakukan di beberapa titik, termasuk kawasan Pasar Segiri.

Meski demikian, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan agar tidak merugikan pedagang yang bergantung pada mekanisme harga pasar.

Jika intervensi dilakukan berlebihan, dikhawatirkan justru akan memicu tekanan lain dalam perekonomian, seperti deflasi, yang sama berbahayanya dengan inflasi tinggi.

“Kita harus seimbang, karena kalau terlalu sering, pedagang bisa rugi, bisa memicu deflasi. Jadi inflasi terlalu tinggi tidak baik, tapi deflasi juga berbahaya,” pungkasnya. (REE)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id