Samarinda, Kaltimetam.id – Menjelang agenda paripurna hak angket DPRD Kalimantan Timur yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026, dinamika politik di daerah mulai diwarnai berbagai spekulasi dan opini publik.
Situasi ini mendorong sejumlah pihak di DPRD Kaltim untuk mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik agar tidak terganggu oleh narasi yang belum tentu berdasar.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menilai proses hak angket seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam fungsi pengawasan legislatif.
Ia menegaskan, tahapan yang sedang berjalan di DPRD tidak perlu ditarik ke arah konflik politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, berbagai opini yang berkembang di masyarakat belakangan ini justru berisiko memperkeruh situasi. Terlebih jika dikaitkan dengan isu-isu sensitif, seperti dugaan adanya perpecahan di internal pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, hingga saat ini hubungan antara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji masih berjalan selaras dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sebab itu, ia mengingatkan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Sampai sekarang kami melihat keduanya tetap sejalan dalam membangun Kalimantan Timur,” katanya.
Lebih lanjut, Reza juga menyinggung munculnya berbagai tafsir atas aksi-aksi masyarakat yang belakangan terjadi.
Ia menilai, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu atau dianggap sebagai representasi kelompok tertentu.
“Jangan kemudian setiap gerakan masyarakat langsung dihubungkan dengan kepentingan politik atau kubu tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika spekulasi terus berkembang tanpa dasar yang jelas, maka dampaknya tidak hanya pada citra politik, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim pembangunan di daerah.
Stabilitas, menurutnya, menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan program-program pemerintah.
Dalam konteks itu, ia mengajak semua pihak, baik elite politik maupun masyarakat, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.
Sikap menahan diri dan melakukan klarifikasi dinilai lebih penting dibanding memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum terverifikasi.
“Kita perlu menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan mengedepankan tabayun agar situasi tetap kondusif,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
