Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Kalimantan Timur menyoroti rapuhnya struktur pendapatan daerah yang masih didominasi sektor ekstraktif. Kondisi ini dianggap menghambat fleksibilitas pemerintah dalam menjaga stabilitas APBD, terutama saat terjadi gejolak pasar global yang memengaruhi harga batu bara dan migas.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan bahwa ketergantungan terhadap komoditas membuat APBD sangat sensitif. Ketika harga turun, penerimaan daerah langsung tertekan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
“Kita tidak bisa terus bertumpu pada tambang dan migas. Fluktuasi global terlalu berisiko bagi fiskal daerah,” ujar Husni tegas.
Ia menilai potensi pendapatan dari sektor lain sebenarnya tidak kalah besar, terutama dari komponen perpajakan daerah. Aktivitas industri, distribusi logistik, dan penggunaan alat berat di berbagai kabupaten dapat menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil jika dikelola secara baik.
Menurutnya, pajak alat berat, pajak BBM, hingga pajak kendaraan operasional perusahaan dapat menjadi instrumen pendapatan penting yang selama ini tidak tergarap optimal. Banyak perusahaan besar beroperasi di Kaltim, tetapi penarikan pajaknya masih terbatas karena persoalan pendataan dan minimnya koordinasi lintas daerah.
Husni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengelolaan pajak lebih terstruktur. Tanpa kerangka kolaborasi yang jelas, potensi PAD akan terus bocor dan manfaatnya tidak maksimal bagi masyarakat.
“Pendataan dan pengawasan pajak harus dilakukan berkelanjutan, bukan hanya sporadis ketika evaluasi akhir tahun,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang aset-aset strategis daerah yang selama ini tidak memberikan kontribusi ekonomi berarti. Menurut Husni, banyak aset provinsi berstatus ‘menganggur’ karena tidak memiliki skema pengelolaan yang jelas.
Diversifikasi pendapatan, kata dia, bukan hanya tentang menambah pos pajak, tetapi membangun fondasi ekonomi baru yang lebih tahan banting. Jika hal ini dilakukan secara terencana, Kaltim tidak lagi harus terpuruk ketika pasar komoditas melemah.
“Tujuan kita adalah membangun struktur ekonomi yang lebih sehat dan stabil. Dengan kebijakan pajak yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan pengelolaan aset yang benar, kita bisa keluar dari ketergantungan jangka panjang terhadap sektor ekstraktif,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
