Samarinda, Kaltimetam.id – Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membuat arah demokrasi di wilayah ini tak lagi bisa diperlakukan seperti sebelumnya. DPRD Kaltim menilai, peningkatan kapasitas politik generasi muda merupakan agenda mendesak agar demokrasi tidak kehilangan pijakan di tengah arus kepentingan nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa generasi muda harus mampu memahami dinamika pemerintahan dan menyadari peran mereka sebagai penentu kualitas demokrasi di daerah. Tanpa literasi politik yang kuat, ruang partisipasi publik akan terus menyempit.
“Demokrasi yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kinerja institusi pemerintah atau sistem politik semata,” ujarnya.
Ia menilai, rendahnya kesadaran politik berpotensi menciptakan jurang antara proses pengambilan kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Jika masyarakat tidak tahu hak dan kewajibannya, maka mereka tidak dapat melakukan koreksi saat pemerintahan menyimpang dari prinsip akuntabilitas.
Menurut Sapto, generasi muda harus memahami bahwa kritik bukan sekadar ekspresi protes, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi yang sah dan perlu. Kritik konstruktif dan advokasi kebijakan menjadi instrumen penting agar pemerintah tidak bekerja tanpa pengawasan.
“Partisipasi publik adalah kunci agar pemerintahan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran IKN akan membawa implikasi politik yang besar, termasuk pergeseran peran Kaltim sebagai pintu baru dinamika nasional. Situasi itu menuntut kualitas demokrasi lokal berada pada standar yang lebih matang.
Sapto mengajak generasi muda tidak sekadar hadir dalam proses politik secara formal, tetapi juga terlibat secara argumentatif, akademis, dan advokatif dalam setiap perumusan kebijakan.
“Generasi muda harus menjadi pelaku, bukan hanya penonton politik,” ucapnya.
Dengan transformasi politik yang dipicu oleh IKN, Sapto berharap penguatan literasi politik dapat menjadi prioritas pemerintah agar demokrasi daerah tetap responsif, inklusif, dan adaptif.
“Jika generasi muda memiliki kesadaran politik yang matang, maka demokrasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
