Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, kembali mengangkat persoalan ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Ia menyoroti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua kabupaten tersebut, yang menjadi indikator nyata lemahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“IPM kita di Mahulu itu juara satu dari bawah. Kubar juga termasuk yang paling bawah. Ini harus jadi perhatian serius semua pihak,” tegas Ekti.
Berdasarkan data terbaru, Mahulu tercatat sebagai daerah dengan IPM terendah di Provinsi Kalimantan Timur, sementara Kutai Barat juga berada di peringkat bawah. Kondisi ini, menurut Ekti, menggambarkan urgensi intervensi kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat di wilayah terluar dan terisolasi.
Ia menilai bahwa rendahnya kualitas SDM di dua kabupaten tersebut tidak bisa dilepaskan dari minimnya akses terhadap pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan dasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Ekti mendorong Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai institusi pendidikan tinggi terbesar di Kaltim untuk mengambil peran lebih besar.
“Kita minta ada penguatan akses pendidikan bagi mereka. Beri jalur khusus agar anak-anak dari Mahulu dan Kubar bisa kuliah di Unmul. Ini langkah afirmatif yang sangat dibutuhkan,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, posisi geografis Mahulu yang berada di wilayah perbatasan dan sangat terisolasi, menjadi penghambat utama bagi masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jarak yang jauh, infrastruktur yang terbatas, serta biaya tinggi menjadi tantangan nyata yang dihadapi generasi muda di daerah tersebut.
Tak hanya meminta dukungan dari dunia akademik, Ekti juga mengkritik arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mahulu yang selama ini justru lebih banyak menjalin kerja sama pengembangan SDM dengan universitas di Pulau Jawa.
“Seharusnya ada kerja sama strategis dengan Unmul. Ini universitas negeri kebanggaan Kaltim, kenapa malah lebih banyak menggandeng kampus di Jawa? Kita punya potensi besar di sini,” kritiknya.
Ekti menilai bahwa kerja sama pendidikan seharusnya tidak semata didasarkan pada gengsi atau label universitas ternama, tetapi pada asas keberpihakan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, Unmul sebagai institusi lokal punya kepedulian lebih terhadap kondisi riil masyarakat Kaltim, termasuk di wilayah perbatasan.
Ia berharap pemerintah daerah di Mahulu dan Kutai Barat lebih proaktif dalam membangun sinergi dengan institusi pendidikan lokal, serta melibatkan DPRD dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada masyarakat terpinggirkan.
“Ini saatnya kita menunjukkan bahwa membangun SDM bukan hanya soal angka-angka, tapi tentang membuka peluang yang adil bagi semua anak bangsa, terutama yang hidup di wilayah terjauh,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
