Samarinda, Kaltimetam.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki peran dalam proses pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim yang belakangan menjadi sorotan publik.
Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya isu yang mengaitkan terpilihnya Putri Amanda Nurramadhani sebagai Ketua Kadin Kaltim dengan dugaan praktik nepotisme.
Rudy menekankan bahwa Kadin merupakan organisasi independen yang berada di luar struktur pemerintahan, sehingga seluruh mekanisme pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan internal organisasi.
“Organisasi Kadin itu tidak terafiliasi dengan pemerintah provinsi. Jadi proses pemilihannya bukan ranah kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Samarinda, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, Kadin memiliki aturan tersendiri melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), termasuk dalam menentukan kriteria dan mekanisme pemilihan ketua.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya, maupun perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, tidak memiliki hak suara ataupun posisi dalam proses tersebut.
“Saya bukan bagian dari Kadin, dan pemerintah provinsi juga tidak punya hak untuk menentukan siapa yang terpilih,” tuturnya.
Lebih jauh, Rudy menilai penting untuk memisahkan antara ranah organisasi dan pemerintahan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, terutama dalam menilai dinamika yang terjadi di internal organisasi profesi atau dunia usaha.
Terkait sorotan usia Ketua Kadin Kaltim yang masih 23 tahun, ia menyebut hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi dalam menetapkan standar dan kriteria kepemimpinan.
“Kalau soal usia atau kriteria, itu ranahnya Kadin. Mereka pasti punya pertimbangan sendiri,” katanya.
Meski tidak terlibat dalam proses pemilihan, Rudy memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung aktivitas dunia usaha melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi, termasuk Kadin.
Namun, ia menegaskan dukungan tersebut sebatas pada fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, bukan pada aspek internal organisasi.
“Kalau ada kegiatan yang perlu difasilitasi, tentu pemerintah hadir. Tapi untuk urusan pemilihan, itu bukan kewenangan kami,” tegas Rudy Mas’ud. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
