Samarinda, Kaltimetam.id – Sorotan terhadap anggaran penunjang fasilitas kepala daerah di Kalimantan Timur yang menembus angka lebih dari Rp25 miliar memicu berbagai persepsi di tengah publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa alokasi tersebut tidak bisa dilihat secara sempit sebagai biaya renovasi semata.
Menurutnya, anggaran yang tercatat dalam tahun 2025 itu merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan operasional yang cukup luas.
Ia menyebut, terdapat puluhan komponen belanja yang masuk dalam satu paket anggaran tersebut, sehingga jika dilihat secara keseluruhan, nilainya menjadi terlihat besar.
“Item-nya banyak sekali, ada bensin, solar, makan, minum, dan lainnya. Itu soal yang lumrah dan biasa,” ujarnya, Jum’at (3/4/2026).
Seno menjelaskan, total terdapat sekitar 57 item yang tercakup dalam anggaran tersebut, mulai dari kebutuhan dasar operasional hingga penunjang fasilitas kerja kepala daerah.
Ia menilai, hal ini merupakan bagian dari standar penyelenggaraan pemerintahan yang juga diterapkan di daerah lain di Indonesia.
“Semua kepala daerah mendapatkan hal yang sama. Jadi itu tidak hanya untuk renovasi, banyak item pendukung di dalamnya,” tegasnya.
Data yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah daerah menunjukkan bahwa anggaran tersebut memang tersebar ke berbagai pos belanja.
Sebagian dialokasikan untuk perbaikan fisik, seperti rehabilitasi ruang kantor gubernur senilai Rp6 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat pula alokasi untuk ruang kerja Wakil Gubernur yang mencapai Rp1,2 miliar, serta pengadaan mebel dengan nilai hampir Rp1 miliar. Namun, komponen anggaran tidak berhenti pada aspek fisik saja.
Sejumlah pengadaan lain yang masuk dalam daftar tersebut meliputi fasilitas penunjang seperti videotron, perlengkapan dapur, hingga interior ruang kebugaran dan biliar.
Bahkan, terdapat pula anggaran untuk kebutuhan kesehatan serta pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan kepala daerah.
Jika dilihat secara rinci, keseluruhan komponen tersebut menggambarkan bahwa anggaran tidak hanya berfokus pada pembangunan atau renovasi, melainkan mencakup berbagai kebutuhan operasional dan fasilitas penunjang aktivitas kepala daerah sehari-hari.
Meski demikian, besaran anggaran dan ragam item di dalamnya tetap menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat terus memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
“Jadi itu bukan hanya untuk renovasi, tetapi ada banyak item pendukung di dalamnya,” tutup Seno. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
