Dampak Besar Mengintai! Penutupan Sungai Mahakam Bisa Sebabkan PHK Massal

Massa aksi demo memasang spanduk di Tengah Jembatan Mahakam I Samarinda bertuliskan menolak penutupan Arus Sungai Mahakam. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Wacana penutupan alur Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal dengan Jembatan Mahakam I terus menuai polemik. Sejumlah pihak mengusulkan agar lalu lintas kapal, terutama yang mengangkut batu bara, dihentikan demi menjaga keamanan jembatan. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pekerja di sektor maritim.

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak rencana tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan itu tidak hanya merugikan sektor industri dan perdagangan, tetapi juga berpotensi memicu PHK massal yang akan berdampak besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda, Syaifudin Majid, menegaskan bahwa menutup alur Sungai Mahakam bukanlah solusi yang tepat.

“Sehari saja alur Sungai Mahakam ditutup, puluhan hingga ratusan ponton tidak bisa beroperasi. Sedangkan di balik setiap ponton itu ada banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya. Jika sungai benar-benar ditutup, bagaimana nasib mereka?” ujarnya, Rabu (12/03/2025).

Menurutnya, Sungai Mahakam bukan sekadar jalur transportasi, tetapi merupakan urat nadi perekonomian Kalimantan Timur. Tidak hanya batu bara yang diangkut melalui sungai ini, tetapi juga berbagai komoditas lainnya yang mendukung industri, perdagangan, dan kehidupan masyarakat secara luas.

“Bayangkan berapa banyak pekerja pelabuhan, sopir truk, agen kapal, dan perusahaan yang terdampak jika jalur ini ditutup. Akan ada gelombang PHK besar-besaran, dan itu bisa menghancurkan ekonomi daerah ini,” singkatnya.

Para peserta aksi menekankan bahwa solusi terbaik bukanlah menutup sungai, melainkan memperbaiki infrastruktur keselamatan di sekitar jembatan.

Terpisah, salah satu perwakilan aksi, Rusdi mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan keamanan jembatan dan jalur pelayaran, bukan mengambil keputusan drastis yang merugikan banyak pihak.

“Yang perlu diperbaiki adalah sistem keselamatan. Pemerintah harus memperkuat pender (pelindung jembatan) agar lebih kokoh dan mampu menahan benturan kapal tanpa merusak struktur jembatan. Bukan dengan menutup jalur sungai yang selama ini menjadi penggerak ekonomi kita,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi keselamatan harus diperketat, baik dari segi navigasi kapal maupun pemantauan lalu lintas sungai.

“Kalau memang ada masalah, benahi cara kerja Pelindo dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan). Perbaiki sistemnya, perbaiki infrastrukturnya, jangan langsung ambil keputusan ekstrem yang justru menghancurkan kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Salah satu kekhawatiran utama dari rencana penutupan ini adalah lonjakan angka pengangguran akibat gelombang PHK massal.

Agen kapal, pemilik kapal, buruh bongkar muat, hingga sopir angkutan barang yang selama ini bergantung pada jalur Sungai Mahakam dipastikan akan terdampak jika rencana ini benar-benar direalisasikan.

“Jangan hanya memikirkan keamanan jembatan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi ribuan orang yang bekerja di sektor ini,” ujarnya.

Banyak dari mereka yang merasa bahwa keputusan menutup sungai hanya akan menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat luas justru menjadi korban.

“Kami setuju bahwa keselamatan harus menjadi prioritas, tapi caranya bukan dengan menutup jalur sungai. Ada solusi lain yang lebih masuk akal dan tidak merugikan banyak orang,” lanjutnya.

Hingga saat ini, keputusan akhir mengenai kemungkinan penutupan alur Sungai Mahakam masih berada di tangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.

Namun, desakan dari masyarakat terus menguat agar pemerintah mempertimbangkan solusi yang lebih bijak. Mereka berharap agar pihak berwenang lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur dan peningkatan regulasi keselamatan dibandingkan menutup jalur transportasi yang sudah bertahun-tahun menjadi urat nadi perekonomian Kalimantan Timur.

“Kami hanya meminta satu hal yaitu jangan tutup Sungai Mahakam. Itu bukan solusi, melainkan awal dari masalah yang lebih besar,” pungkasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id